Dugaan Penyimpangan Keuangan Walikota Jambi TA 2005

.
Jambi, 4 Februari 2005

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan


Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Di
Jambi

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum atas penggunaan biaya penunjang operasional yang dilakukan oleh Walikota Jambi.

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan PP Nomor : 109 Tahun 2000 tentang : kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 9 ayat 2 huruf d menyatakan : Besarnya biaya penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut : Diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300 Juta dan Paling tinggi 0,80 % dari Rp. 300 Juta.
2. Bahwa berkenaan dengan PP Nomor 109 tersebut, bila diterapkan pada Kotamadya Jambi yang PAD nya sebesar + Rp. 26 Milyar maka batas biaya yang dipersiapkan untuk biaya penunjang operasional adalah sebesar Rp. 300 Juta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf d PP. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa apabila melihat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Jambi untuk tahun 2004 terbaca dengan jelas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penunjang operasional adalah sebesar Rp 525 juta, sedangkan PAD Kotamadya Jambi adalah sebesar Rp 26 Milyar yang seharusnya bila mengacu pada PP. 109 biaya penunjang operasional Kepala Daerah tidak boleh lebih dari Rp 300 juta. Dengan demikian telah terjadi selisih sebesar Rp 225 juta.
4. Bahwa PP. 109 adalah juga sebagai salah satu dasar hukum dari penyusunan APBD Kotamadya Jambi untuk tahun 2004.
5. Bahwa berdasarkan kajian hukum dan bukti pada APBD tahun 2004, kami berkesimpulan ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Walikota Jambi terhadap biaya Penunjang Operasional.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Pembangunan Bangsa sangat menginginkan Pembangunan yang adil dan merata serta mengharapkan supremasi hukum ditanah air kita dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, terima kasih.

Hormat kami,

LSM Peduli Pembangunan Bangsa Dul Bangsa

Johnni Purboyo

Direktur Eksekutif

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Jaksa Agung di Jakarta
2. Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
5. Bapak Kapolda Jambi di Jambi
6. Bapak Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
7. Bapak Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jambi di Jambi
8. Pertinggal

Dugaan Penyimpangan Keuangan Bupati Ma. Jambi

Jambi, 4 Februari 2005

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan


Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Di
Jambi

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum atas penggunaan biaya penunjang operasional yang dilakukan oleh Bupati Muaro Jambi.

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan PP Nomor : 109 Tahun 2000 tentang : kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c menyatakan : Besarnya biaya penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut : Diatas Rp 10 milyar s/d Rp. 20 Milyar paling rendah Rp. 200 Juta dan Paling tinggi 1,5 % dari Rp. 200 Juta.
2. Bahwa berkenaan dengan PP Nomor 109 tersebut, bila diterapkan pada Kabupaten Muaro Jambi yang PAD nya sebesar + Rp. 15 Milyar maka batas biaya yang dipersiapkan untuk biaya penunjang operasional adalah sebesar Rp. 200 Juta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf c PP. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa apabila melihat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2003-2004 terbaca dengan jelas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penunjang operasional adalah sebesar Rp 800 juta, sedangkan PAD Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar Rp 15 Milyar yang seharusnya bila mengacu pada PP. 109 biaya penunjang operasional Kepala Daerah tidak boleh lebih dari Rp 200 juta. Dengan demikian telah terjadi selisih sebesar Rp 600 juta.
4. Bahwa PP. 109 adalah juga sebagai salah satu dasar hukum dari penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2004.
5. Bahwa berdasarkan kajian hukum dan bukti pada APBD tahun 2004, kami berkesimpulan ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Bupati Muaro Jambi terhadap biaya Penunjang Operasional.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Pembangunan Bangsa sangat menginginkan Pembangunan yang adil dan merata serta mengharapkan supremasi hukum ditanah air kita dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, terima kasih.

Hormat kami,
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
Dul Bangsa

Johnni Purboyo
Direktur Eksekutif

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Jaksa Agung di Jakarta
2. Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
5. Bapak Kapolda Jambi di Jambi
6. Bapak Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
7. Bapak Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jambi di Jambi
8. Pertinggal
   

Dugaan Korupsi Pengadaan Genset di PKD Kab. Tanjabbar Prov. Jambi

25 Januari 2005

Nomor .. : 215/PPB-DB/01/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal .. : Laporan Dugaan Korupsi Dilingkungan Kantor PKD Kab. Tanjabbar


Kepada Ykh,
Ketua KPK
Di-
Jakarta

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya Korupsi (markup) di lingkungan Kantor Pengelola Kekayaan Negara (PKD) Kab. Tanjabar.

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum di Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Projek Lelang Pengadaan Barang 1 unit Mesin Diesel Listrik 20 KVA yang diperuntukan untuk RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadinya dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan memark-up harga Generator Set 20 KVA type Silent (tertutup) dengan pagu harga sebesar 300 juta, padahal harga tersebut sangat jauh dari Referensi harga Pabrikan dan ditambah biaya lainnya.
2. Kami menilai proses pelelangan pengadaan barang tersebut tidak wajar karena dilakukan malam hari jam 20.00 WIB tanggal 04 Agustus 2005.
3. Terjadinya pengkondisian dan kolusi pada proses pelelangan yang jika berpaku pada mekanisme lelang proyek tentu mencari penawaran harga yang lebih meringankan keuangan negara, namun pada proses tersebut pihak perusahaan yang menawarkan harga jauh lebih murah yang mana tentunya akan meringankan keuangan negara justru tidak dimenangkan.

Bila melihat kenyataan ini maka apa yang dilakukan Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Negara sebagai kantor panitia pelelangan pekerjaan pengadaan mesin Diesel Listrik 20 KVA untuk RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal telah memenuhi adanya dugaan kuat melanggar UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB II Pasal 2 sampai dengan pasal 12 dengan acaman Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana mati dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar.

Demikianlah hasil kesimpulan yang kami peroleh dari hasil investigasi yang kami lakukan bahwa apa yang dilakukan Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah merugikan keuangan Negara dan tidak mencerminkan Aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa seperti yang termaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun apa yang dilakukan justru untuk memperkaya diri sendiri. Apabila kami diperlukan untuk memberikan keterangan kami siap atau bersedia untuk dipanggil.

Permohonan kami dari LSM Dul Bangsa dan rekan-rekan LSM lainnya, agar aparat terkait membuat tim untuk mengaudit keuangan dan pekerjaan dilingkungan Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apabila Tim dari aparat terkait turun kelapangan / lokasi maka biaya-biaya siap kami tanggung.

Hormat Saya
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

Johnni Purboyo
Dir. Eks.

Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :

1. Bapak Presiden RI di Jakarta
2. Bapak Kapolri di Jakarta
3. Bapak Kajagung di Jakarta
4. Bapak Gubernur Provinsi Jambi
5. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
7. Banwasda Provinsi Jambi
8. Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat
9. DPRD Tk II Tanjung Jabung Barat
10. Kapolres Tanjung Jabung Barat
11. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tanjabbar
12. Banwasda Kab. Tanjabbar
13. Media Elektronik dan Media Cetak
14. Arsip
    

Dugaan Penyimpangan di Dinas Perikanan Prov. Jambi

Jambi, 02 Januari 2005

Nomor ... : 011/lsm.Dul.b/I/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal .. : Laporan Dugaan Terjadinya Penyimpangan Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan
............ Prop. Jambi

.
Kepada Yth.
Bapak Kapolda
di
...... Jambi

.
Dengan hormat,
Bersama surat ini kami melaporkan dari HU. Nasionalis Jambi tentang proyek di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi TK. I Jambi diduga proyek-proyek yang ada di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelutan ada penyimpangan. Contohnya :

1. Proyek Tambak Udang, lokasi Nipah Panjang seharusnya luas + 200 Ha nyatanya menurut keterangan warga petani tambak hanya + 170 Petak.
2. Semula tambak tersebut untuk tambah udang Windu dan sekarang berubah fungsi menjadi tambak ikan Bandeng, itupun tidak berhasil. Tambak – tambak tersebut telah menelan dana + 15 Milyar termasuk bantuan dari pihak ketiga / Jepang dan proyek ini mulai tahun anggaran 2000 sampai sekarang tetap mengalir dananya, hal ini sudah pernah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Jambi akan tetapi sampai saat ini tidak ada ujung pangkalnya.
3. Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Nipah Panjang II menelan dana 2,8 Milyar, tidak seusai dengan bestek, contohnya :

• Besinya tidak standart
• Tiang pancang tidak sesuai dengan kedalaman / bestek
• Kepala tiang pancang masih utuh dan goyang
• Parit tidak sampai ke ujung dan lebarnyapun tidak sesuai dengan bestek maupun dalamnya.

Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kuala Tungkal sudah rusak / pecah – pecah dan bangunannya banyak yang miring diduga lari dari bestek sehingga kesimpulan kami negara dirugikan miliyaran rupiah.

Adapun proyek-proyek yang kami sebutkan di atas Pimpro (Pimpinan Proyek) nya bernama sebagai berikut :

Ainof
Syukur Usman
Mahyudin
Yeni

Dan sebagai bukti bahwa kami dari lapangan ada beberapa photo dan satu keping VCD sebagai bukti. Dan peta lokasi yang menyangkut tambak tersebut di atas.
Warga yang ikut melaporkan :

H. Bungaran. N
M. Usman
Ambo Tuo. ST
H. Andi
Yusuf

Hormat saya

JOHNNI PURBOYO

Tembusan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Kajati Jambi di Jambi
3. Bapak Ketua DPRD TK. I Jambi di Jambi Perwakilan Nasionalis Jambi
4. Media Cetak dan Elektronik
5. Arsip