Senin, Januari 12, 2009

NANTIKAN HASIL SURVEY LAPANGAN KAMI

Pada awal tahun ini LSM "Dul BangSa" tengah melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap hasil pembangunan yang berlaku pada tahun anggaran 2008, kutipan sementara dari survey lapangan kami seperti berikut ini :

ett.....
tunggu aja beberapa hari lagi karena konsep bahasanya sedang dipersiapkan tim editing kami
bagi penikmat informasi dari kami harap sabar menanti yaa........
semua insya Allah akan kami kupas secara blak-blakan....
tanpa tutup-tutupan.............
Okeeeeeeeeeee..............



bye,

Johnni Purboyo

Rabu, Desember 17, 2008

Dugaan Penyimpangan Proyek Rehabilitasi Jaringan Rawa

Jambi, 14 Desember 2008

No ....... : 10/LSM-DB.PPB/I/2006.
Lampiran : 1(satu) Berkas.
Perihal .. : Adanya Dugaan Penyimpanan Proyek Rehabilitasi Jaringan Rawa = Desa Koto Kandis Kec. Dendang Kab. Tanjabtim Tahun 2005 Mengakibatkan Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Kepada Yth :
Bapak Kepala Kejaksaan Agung
di -
..... Jakarta

Pada tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi terdapat proyek dengan anggaran APBN, yaitu proyek rehabilitasi jaringan rawa di Desa koto Kandis Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur. Tujuan dari pembangunan rehabilitasi jaringan rawa tersebut adalah untuk berfungsinya jaringan rawa.
Manfaatnya ......... : Untuk peningkatan produksi padi
Ruang Lingkup ..... : Rehab saluran dan bangunan (860 Ha)
Jenis Bangunan .... : Pembuatan tanggul dan 2 buah pintu air
Besar dana ......... : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
Pengguna Anggaran : Bambang Hidayah

Sesuai keterangan dari Ketua Parit (7) Koto Kandis bernama Amir, bahwa pekerjaan tahun 2005 dengan dana sebesar Rp. 2 Milyar tersebut, selain pembuatan tanggal, ada 2 buah pembangunan pintu air, yaitu satu di parit 5, dan satu diparit 7, sedangkan pembangunan pintu air parit 7 tidak selesai / gagal. Atas kegagalan / tidak selesainya pintu air tersebut diduga negara dirugikan ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Kemudian pada bulan Oktober 2007, pintu air tersebut dibangun kembali oleh Kimpraswil Propinsi Jambi. Pembangunan pintu air tersebut tanpa adanya tanggul kiri dan kanan sehingga keberadaan pintu air tersebut tidak berfungsi sama sekali, disebabkan tidak adanya tanggul kiri dan kanan. Kegagalan yang kedua kalinya ini disebabkan, sebelumnya pihak Kimpraswil Propinsi Jambi tidak pernah sosialisasi pada masyarakat tani pengguna jasa / air diwilayah parit 7, akibat dari kegagalan proyek tersebut diduga negara mengalami kerugian ± Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Fakta yang diperoleh dari ketua Parit 7 ini, merupakan data awal bagi pihak Kejaksaan untuk mengungkapkan penyimpangan penggunaan dana yang milyaran rupiah yang dilakukan oleh oknum Kimpraswil bersama dengan Kontraktor.

Kontraktor pekerjaan tersebut adalah : Bujang / Joswa Tungkal.

Sebagai gambaran dari proyek tersebut terlampir photo pintu air yang menelan dana Rp. 2 Milyar, photo diambil November 2008.

Demikian semoga Bapak Kejaksaan terketuk hati nuraninya untuk menolong rakyat pedesaan yang selalu menjadi korban bagi Pejabat Kimpraswil untuk menilai uang negara dengan alasan mensejahterakan rakyat.
.

Terima Kasih,
Warga Parit 7 Koto kandis Kec. Dendang Kab Tanjab Timur

Minggu, Desember 14, 2008

Lap Dugaan Penyimpangan Anggaran Pemb Jembt Batanghari II


Jambi, 2 Desember 2008


Nomor . : Istimewa/021.A1/PJ/VII/2008
Lamp... : Satu (1) berkas
Perihal . : Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Pembangunan Jembatan Batanghari II
............ dan Dugaan Proyek Asal Jadi di Dinas Kimpraswil Prov. Jambi

Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bpk. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Di –
..... Jakarta


Dengan hormat,
Presiden Republik Indonesia Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono, sejak dilantik menjadi Presiden selalu mengeluarkan statemen yang mendukung pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di Republik ini, tidak terkecuali di pusat maupun di daerah, hal ini sangat diperhatikannya, bahkan dalam setiap kesempatan Presiden melontarkan agar aparat Pemerintah tidak melakukan korupsi, niat baik Presiden RI ini memang perlu dukungan dari semua pihak, bila Negara ini ingin makmur dan bebas dari korupsi.

Untuk memberantas KKN ini pemerintah pun telah menambahkan lembaga hukum yang diharapkan bisa menjerat para koruptor, Timtaskor, KPK dan Lembaga yang telah ada sebelumnya seperti Kepolisian, BPK dan BPKP landasan hukum untuk menjerat para koruptor sudah jelas Landasan Hukum itu antara lain :
  1. Ketentuan MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi pasal 41 peran serta masyarakat mengontrol, mencegah dan memberantas korupsi yakni :
  • Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
    Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk ;
  • Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
    -Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hokum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
    -Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hokum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
    -Hak untuk memperoleh jawaban pertanyaan tentang laporannya yang diberikan penegak hokum dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh).
    -Hak untuk memperoleh perlindungn hokum.

Berpijak pada Undang-undang diatas, maka berdasarkan laporan masyarakat dan hasil survey di lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA "Dul BangSa" yang sebelumnya telah dianggarkan dana sesuai penawaran dokumen kontrak kerja tanggal 18 Juni 2003 sebesar Rp. 94.059.889.000,- penawaran tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya dengan nilai OE yaitu Rp. 95.998.961.363,- sehingga ada indikasi bahwa pekerjaan ini telah di arahkan kepada tiga perusahaan yang mengerjakan proyek secara Join Operasional (JO) masing-masing PT. Hutama Karya, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Agribudi Karya Marga.

Pembangunan proyek tersebut dilaksanakan dalam satu paket tender secara tahun jamak. Hebatnya begitu pemenang tender “rekayasa” tersebut mengerjakan proyek itu tiba-tiba dana pembangunan jembatan Batanghari II membengkak direvisi menjadi sekitar Rp. 125 miliar. Menurut rencana pembangunan jembatan kebanggaan masyarakat jambi ini hanya selama tiga tahun anggaran yakni tahun 2003, 2004 dan 2005.

Tapi meski dana sudah direvisi ternyata pekerjaan Jembatan Batanghari II molor hingga tahun 2006 ini. Pembangunan Jembatan Batanghari II ini belum juga rampung padahal dana yang dianggarakan untuk proyek tersebut dari APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD tiga Kabupaten/Kota telah mengucur. Lambannya pekerjaan pembangunan Jembatan Batanghari II ini tentu mengundang persepsi dan pendapat berbagai pihak, “sudah dananya ditambah dengan jumlah yang tidak sedikit tapi jembatan kok belum selesai dibangun. Ini tentu suatu pertanyaan yang lumrah bagi khalayak ramai lalu masyarakat awampun menduga-duga bila dalam pembangunan proyek Batanghari II ini ada apa-apanya, kalo tidak mungkin jembatan yang dirancang megah itu sudah bisa dilewati masyarakat Jambi, meski jalan tembus ke pelabuhan Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur hingga kini belum dibangun,

Menurut analisa kami Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA "Dul BangSa" dalam dokumen kontrak ada kejanggalan-kejanggalan yang berindikasi mark up dalam pembangunan jembatan Batanghari II, mulai dari harga pipa besi tiang pancang bermerk (ASTM-A52 Gr2,406,4mm) DX 12,0 mm, WT (116,71 kg/m3) Heat No. 59784, Length 12,05 m, bahkan ada yang diduga atau diindikasikan besi bekas, sampai pada dugaan mark up pada analisa harga satuan.

KUANTITAS PEKERJAAN / SATUAN PEKERJAAN.
Kontraktor Pelaksana . : PT.Hutama Karya, PT.Pembangunan Perumahan dan PT. Agrabudi, .............................. JO(Join Operasional)
Surat Kemitraan (JO) .... : BOP.I/UB.1253/JO/08. Tanggal.16 Juni 2003.
Konsultan Supervisi ...... : PT.Perentjana Djaja & PT.BIEC Int.
Nilai OE ..................... : Rp.95.998.961.363,02.
Nama Proyek ........... : Pembangunan Jembatan Batanghari II.
No. Paket ................. : 01.2 Provinsi Jambi.
No.Penawaran .......... : 01/HK-PP-AGRA.JO/VI/2003.
Untuk Pekerjaan Umum : Rp. 739.765.000,00
Pekerjaan Tanah ..... : Rp. 460.198.740,00
Perkerasan Berbutir : Rp. 317.789.295,31
Perkerasan Asphalt : Rp. 383.839.660,39
Struktur ........... : Rp. 83.555.626.872,42
Pengembalian kondisi dan : Rp. 51.858.447,28
Pekerjaan Minor ...... : ___________________
Total biaya ........... : Rp. 94.059.889.000,00

Indikasi dugaan Mark Up sesuai dengan yang ada pada dokumen kontrak pada tanggal 18 juni 2003 antara lain :

  1. Item pembayaran No 01.2 : Mobilisasi 739.675.000,-
  2. Item Pembayaran No 3.1(3) : Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran, pembayaran alat
    A. motor grader B. Buldozer C. Alat Bantu
    Total biaya : Rp. 5.615.748,88 (belum termasuk pajak)
    Item pembayaran No 3.2 (1) : Pekerjaan galian biasa alat yang digunakan Eksavator, Dam
    truk, dan alat Bantu Total biaya Rp. 1.367.994,70 (belum termasuk pajak)
    Item pembayaran No 3.3 (1) : Pekerjaan urugan biasa. Alat yang digunakan Wheel Loader,
    Dump Truck, Motor Grade, Vibro Roller, Water Tanker dan alat Bantu dengan total biaya Rp. 431.350.776,45 belum termasuk pajak
    Item pembayaran No 3.3 (2) : Pekerjaan Urugan Pilihan. Alat yang digunakan : Water
    Loader, Dump Truck, Motor Grader, Vibro Roller, Water Tanker dan alat Bantu dengan total biaya Rp. 845.256,06 belum termasuk pajak
    Item Pembayaran No 3.4 : Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, Alat yang digunakan :
    Motor Grader, Vibro Roller, Water Tanker dan Alat Bantu, dengan total biaya Rp. 8.618.928,50 belum termasuk pajak
    Item Pembayaran No 5.1 : Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A. alat yang
    digunakan, Wheel Loader, Dump Truck, Motor Grader, Vibratory, P. Tyre Roller, Water Tanker dan alat Bantu, dengan total biaya Rp. 81.417.991,63 belum termasuk pajak.
    Item Pembayaran No 5.1 (2) : Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B,alat yang digunakan
    Wheel Loader, Dam truk, Motor grader, Vibratory, P.Tyre Roller, Water Tanker dan alat Bantu, total biaya Rp.115.257.014,47. belum termasuk pajak.
    Item Pembayaran No 5.2 (1) : Pekerjaan lapis pondasi kelas C, alat yang digunakan, Wheel
    Loader, Dam truk, Motor grader, Vibrotary roller, Water tanker dan alat Bantu,dengan total biaya Rp.121.114.319,22. belum termasuk pajak.
    Item Pembayaran No 6.1 (1) : Pekerjaan lapis resap pengikat (PC) ,alat yang digunakan,
    Asphalt Sprayer, Comperesor, Dam truk, dengan total biaya Rp.8.025.397,19. belum termasuk pajak.
    Item Pembayaran No 6.1 (2) : Pekerjaan lapis perekat (TC) Alat yang digunakan, Asphalt
    Sprayer, Comperesor, Dam truk , total biaya Rp.18.195.322,86. belum termasuk pajak.
    Item Pembayaran No 6.4 (5) : Pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) Alat yang digunakan,
    Wheel Loader, AMP, Genset, Dam truk, Asphalt Finisher, Tandem Roller, P.Type Roller dan alat Bantu dengan total biaya Rp.167.913.100.26.belum termasuk pajak.

Catatan ;
Untuk diketehui, semua pekerjaan yang tertera di atas berikut rincian peralatan, dari awal tidak pernah ada di lokasi,karena alat-alat berat tersebut tidak digunakan sama sekali. Pada kontrak tertera masa pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 18 Juni 2003. sehingga kuat dugaan pemakaian alat-alat berat itu dicantunkan pada beberapa item pembayaran hanya untuk menggelembungkan biaya pekerjaan Jembatan Batanghari II yang berada di Desa Sijenjang Kota Jambi tersebut. Selain itu porsi pekerjaan antara tiga perusahaan JO tersebut adalah PT. Hutama Karya 37,5 %, PT. PP 37,5 % dan PT. AGRI BUDI 25 %.

Sehubungan dengan dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan Jembatan Batanghari II tersebut berasal dai APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD Kota Jambi, Kabupaten TAnjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi yang notabenenya berasal dai uang rakyat dan pembangunan Jembatan tersebut cukup vital bagi kepentingan rakyat banyak. Maka kami Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI JAMBI menekan dan mendesak :

  1. Segera usut tuntas Dugaan Mark Up Proyek Jambatan Batanghari II
  2. Meminta Kejati Provinsi Jambi untuk segera Periksa Pimpinan Perusahaan yang mengerjakan Proyek tersebut :
    PT. Hutama Karya
    PT. Pembangunan Perumahan
    PT. Agri budi Karya Marga
  3. Meminta kepada BPK Wilayah II untuk segera mengusut penggunaan Anggaran APBN dan 3 Anggaran APBD tingkat II, serta penambahan Anggaran APBD Provinsi Jambi tahun 2006 sebesar 22 miliar untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jembatan Batanghari II Jambi.
  4. Usut tuntas Paket-paket proyek Irigasi di Pagar Puding Tebo karena diduga atau di indikasikan asal jadi.
  5. Jika desember 2006 Proyek tersebut tidak terealisasi kami akan mendesak Gubernur Provinsi Jambi untuk mencopot Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dari jabatannya.

Proyek APBD tahun 2008 :

Proyek Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Sarana Perhubungan Jalan Anggaran APBD 2008 pada paket pekerjaan ini mempunyai 42 Paket Proyek peningkatan dan pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan yang terbagi 7 wilayah kerja, dilakukan tender 28 April 2008 sampai hari ini baru sebagian hasil tender tersebut di umumkan para pemenangnya dan sebagian lagi hingga sekarang belum jelas, sedangkan Kepres No. 80 tahun 2003 pelelangan Jasa Borongan/Jasa Konstruksi paling lambat prosesnya 40 hari setelah dilakukan pelelangan tender.

Hal lain yang terjadi pelaksanaan penyimpangan Kepres No. 80 tahun 2003 seperti Proyek Pembangunan jalan arah ke muara sabak, diruas jalan ini terdapat 3 paket proyek pembangunan telah rampung di kerjakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Rudi Lidra, Joshua alias Bujang dan Kardono alias Aliang dengan alas an dikerjakannya ruas paket proyek tersebut dalam rangka menyambut road show Presiden RI dan rombongan pada puncak acara hari keluarga Nasional ke 15 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke 5 (HARGANAS & BBGRM) selain itu juga pengumuman pemenang Proyek di tandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Ir. Nino Guritno, MM seyogyanya Pengumuman itu ditandatangani oleh Ombar Sibarani karena ia selaku Ketua Panitia Lelang molornya pengumuman pemenang lelang tersebut terindikasi KKN karena sebelumnya banyaknya yang telah diketahui rekanan calon pemenang apalagi bila memperhatikan kinerja para rekanan terhadap isu proyek yang selama ini hasilnya kebanyakan tidak memenuhi kuantitas yang tertera dalam perjanjian kontrak yang disepakati, hal ini tidak saja wadah paket proyek yang didanai APBD sumber dana APBN pun juga demikian baik itu pada proyek SNVT pembangunan, SNVT Pemeliharaan dan juga SKPD yang dikomandoi oleh Ir. PB Panjaitan.

Setiap dilakukan pelelangan proyek-proyek yang ada di Dinas Kimpraswil baik bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang maupun bidang pengairan dan perdesaan, selalu dilakukan Atur oleh rekanan calon pemenang baik oleh Lembaga Asosiasi dan lainnya, sekalipun selalu dihembuskan selogan perang tender padahal tidak, menjelang dilakukan tender sering terjadi perdagangan dokumen tender (dokumen tenderpun ikut dibisniskan) harga dokumen tersebut sangat bervariasi, untuk grade 3 dan 4 Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- /dokumen untuk grade 5 dan 6 harganya Rp. 400.000,- / dokumen dan Grade 7 harganya Rp. 450.000,-/dokumen, hal ini sangat jelas bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 para rekanan dan Pejabat seyogyanya sangat menyadari pada setiap menjelang pengambilan dokumen tender diharuskan menandatangani integritas pada integritas tersebut sangat jelas tujuannya tidak memperbolehkan KKN namun kenyataannya setiap kali dilakukan tander tetap di Atur rekanan calon Pemenang.

Seperti tender paket proyek rehabilitasi jembatan Aur Duri yang didanai oleh APBN melalui Satuan Non Vertikal Tertutup (SNVT) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dengan pagu Proyek 9 miliar lebih, rekanan pendaftar memang sangat ramai karena untuk mendapatkan uang tolak Rp. 5 juta/peserta akhirnya Proyek Rehabiliatasi/Pemeliharaan Jembatan Aur Duri tersebut didapatkan oleh PT. Bina Kasindo Persada karena perusahaan tersebut dinyatakan lengkap dan sebagai pemenangnya padahal pekerjaan pada jembatan tersebut hanya melakukan pembersihan dan pengecatan, pengencangan Baut Kerangka Jambatan dan Pengencangan seling pengikat bawah Jembatan, apakah pantas beberapa item pekerjaan tersebut menghabiskan uang Negara sebesar hampir 9 miliar.

Pada tahun 2007 sangat ironis proyek Jembatan Berbak yang juga didanai dana APBN ketika itu (2007) pelaksanaan pekerjaannya tahap finishing (penyelesaian pekerjaan) APBD Provinsi Jambi juga mengucurkan dana pemeliharaan pada jembatan tersebut sekalipun dananya dibawah 100 juta rupiah apakah ini bukan pemborosan keuangan Negara.

Demikianlah Surat Laporan ini kami sampaikan, Semoga bapak dapat menidak lanjuti laporan ini, Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Swadaya Masyarakat
PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA


Johnni Purboyo
Dir. Eksekutif


Tembusan disampaikan kepada :

  1. Yth . Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
  2. Yth. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia
  3. Yth. Ketua KPK
  4. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
  5. Yth. Tim Tas Tipikor Republik Indonesia
  6. Yth. Bpk Wilayah II Palembang
  7. Yth. Bpk Gubernur Jambi
  8. Yth. Bpk Kapolda Jambi
  9. Yth. Bpk Kajati Provinsi Jambi

N/B :

  • Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kerinci-Sanggaran Agung pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah terlambat dan harus dikenakan denda sebesar Rp239,34 juta, serta terdapat kemahalan harga galian tanah sebesar Rp2,73 miliar serta tanah hasil galian digunakan sebagai material timbunan sebesar Rp45,25 juta, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,73 miliar, belum diterimanya denda sebesar Rp239,34 juta dan pembayaran yang tidak sah sebesar Rp45,25 juta. (hasil pemeriksaan semester II tahun 2007)

Senin, Desember 08, 2008

Komisi Anti Korupsi

.
Komisi Antikorupsi
Oleh Teten Masduki

KISAH sukses komisi independen antikorupsi di sejumlah negara seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong memberi inspirasi ke banyak negara untuk meniru lembaga serupa. National Counter Corruption Commission di Thailand yang baru dibentuk dua tahun lalu di bawah konstitusi mereka yang baru, mulai menunjukkan pengaruhnya dengan menyeret Perdana Menteri Thaksin ke pengadilan. Sementara di Tanah Air, Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang diusulkan pemerintah kini tengah dibahas di DPR, yang semestinya sudah rampung Agustus 2001.

Pembentukan komisi antikorupsi umumnya dilatarbelakangi oleh keadaan korupsi yang sudah demikian kompleks dan sistematik, merasuk ke semua sektor tak terkecuali lembaga penegakan hukum sehingga korupsi menjadi imun terhadap penegakan hukum konvensional. Indonesia pun menghadapi persoalan serupa, di mana aparat pengawas dan penegak hukum boleh dibilang telah menjadi bagian dari kleptokrasi itu sendiri. Sedikit sekali kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan dan walaupun ada segelintir kasus yang diadili hasilnya sangat mengecewakan masyarakat karena dakwaan jaksanya kabur, vonis hakimnya ringan, atau malah dibebaskan.

Namun, sebagian besar masyarakat tampak merasa pesimis terhadap rencana pembentukan Komisi Antikorupsi tersebut, karena melihat kegagalan lembaga-lembaga baru yang banyak dibentuk sejak jatuhnya Presiden Soeharto empat tahun lalu. Di tengah hilangnya public trust terhadap penyelenggara negara saat ini, memang sukar meyakinkan masyarakat bahwa reformasi kelembagaan hukum antikorupsi adalah salah satu jalan alternatif yang harus ditempuh untuk keluar dari belenggu kleptokrasi meskipun keadaannya sulit.

Sementara ada pikiran lain kenapa tidak dibenahi saja lembaga penegak hukum yang ada daripada menambah koleksi institusi baru yang akan membebani anggaran. Namun, harus diakui secara jujur membersihkan lembaga peradilan dari aparat hukum yang busuk bukan pekerjaan mudah. Mengingat hampir semuanya harus dipensiunkan dan siapa yang punya nyali untuk melakukan itu, karena yang pasti mereka akan melakukan resistensi seperti dialami Presiden Abdurrahman Wahid ketika mau membersihkan Bank Indonesia, atau saat membubarkan Departemen Sosial yang dianggap tidak perlu.

Presiden Megawati Soekarnoputri malah mundur dengan mengangkat Jaksa Agung dari internal kejaksaan sendiri, yang di mata publik lembaga tersebut tidak bisa diharapkan lagi. Karenanya, membentuk lembaga baru merupakan suatu pilihan yang paling mudah untuk memulai reformasi penegakan hukum.

Kendati sulit memastikan sejauh mana keberhasilan komisi antikorupsi itu nantinya, namun belajar dari kisah sukses komisi antikorupsi di negara lain, hal itu akan banyak ditentukan oleh seberapa besar kewenangan yang dimiliki komisi, kemandirian politik dan operasional dalam menjalankan kewenangannya, dan sistem integritas lembaga tersebut. Yang paling penting juga adalah sejauh mana dukungan politik dari atas, dan partisipasi masyarakat dalam komisi itu.

Kewenangan dan independensi

Konsep komisi antikorupsi yang diusulkan oleh pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengawasan terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal fungsi penyidikan dan penuntutan relatif sama dengan fungsi kejaksaan sekarang ini, tetapi pendekatan antikorupsi komisi tidak hanya pendekatan represif juga dimungkinkan melakukan pendekatan preventif. Pendekatan antikorupsi yang komprehensif memang sudah saatnya diterapkan mengingat kompleksitas masalah korupsi, walaupun mungkin pada awal-awal komisi beroperasi sangat diharapkan oleh masyarakat pada fungsi represifnya, untuk menyubstitusi kejaksaan dan kepolisian yang tidak fungsional dalam menegakkan hukum. Fungsi pendidikan masyarakat oleh ICAC di Hongkong memegang peranan penting dalam mengubah sistem nilai dan persepsi masyarakat untuk mendukung moral antikorupsi, tidak menolerir praktik korupsi sekecil apa pun.

Dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan, komisi diberi kewenangan sangat luar biasa. Yaitu dikecualikan dari berbagai prosedur dan aturan yang mempersulit penyidikan kasus korupsi sebagaimana selama ini dialami oleh kejaksaan dan kepolisian. Antara lain penerapan asas pembuktian terbalik (burden of proof), penyadapan pembekuan aset, dan penangkapan tanpa harus menunggu putusan pengadilan serta pengecualian dari undang-undang kerahasiaan perbankan.

Penerapan asas pembuktian terbalik selama proses penyidikan merupakan salah satu faktor keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong. Hasil riset Asian Law Association (ALA) juga menunjukkan hal yang sama di Malaysia dalam 10 tahun terakhir. Dalam asas pembuktian terbalik pembebanan pembuktian pada tersangka atau terdakwa, bukan kepada penuntut, sehingga setidaknya dapat mengurangi peluang terjadinya kolusi antara jaksa atau hakim dengan koruptor untuk lolos dari jerat pengadilan korupsi, seperti sekarang ini sering terjadi. Apalagi komisi ini tidak diberi hak diskresi untuk menghentikan penyidikan, yang selama ini dijadikan peluang untuk berkolusi dengan koruptor.

Hal ini barangkali sejalan dengan prinsip bahwa hukum adalah kepastian, harus hitam-putih, bukan suatu kebijakan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya. Hanya sayangnya penerapan asas pembuktian terbalik di dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang baru saja dituntaskan DPR, hanya diadopsi dalam persidangan di pengadilan, sehingga tidak akan menyelesaikan persoalan penanganan kasus korupsi di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Yang menarik, komisi ini rupanya tidak didesain untuk memonopoli penanganan semua kasus korupsi. Dengan kata lain, kehadiran komisi tidak mematikan atau menggantikan lembaga kepolisian atau kejaksaan, hanya melengkapi lembaga yang telah ada. Pilihan ini cukup tepat untuk menghindari lembaga ini menjadi sebuah institusi yang sangat besar dan rawan korupsi, tetapi dalam fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga kejaksaan dan kepolisian dapat menempatkan komisi ini berada di atas (superbody) kedua lembaga tersebut.
Bahkan fungsi pengawasannya tidak hanya sekadar menyuvervisi secara konvensional, tetapi diberikan kewenangan luar biasa untuk mengambil alih kasus-kasus korupsi yang ditangani kejaksaan atau kepolisian. Ini terjadi manakala Komisi secara sepihak menganggap kedua lembaga tersebut inability atau incapability dalam menangani kasus tersebut, sehingga fungsi pengawasnya bisa sangat berpengaruh. Karena posisi komisi berada di atas kejaksaan dan kepolisian, sehingga tidak beralasan kalau dikuatirkan oleh sebagian pihak yang tidak menyetujui pembentukan Komisi, dianggap akan terjadi perebutan kasus atau tumpang tindih dalam penanganan perkara.

Kendati kewenangan yang dimiliki komisi tersebut telah cukup memenuhi prakondisi bagi upaya untuk memudahkan menyeret koruptor ke pengadilan, dalam praktiknya akan sangat tergantung pada siapa yang memimpin dan menjalankan komisi tersebut. Sampai di sini proses pengangkatan komisioner dan personalia komisi secara selektif menjadi sangat penting, sehingga yang terpilih hanya orang-orang yang betul-betul memiliki track record yang bersih, nonpartisan, memiliki keberanian, dan profesional.

Yang paling dikuatirkan sekarang pengangkatan personalia komisi ini menjadi ajang politik dagang sapi dari partai-partai politik berpengaruh di DPR untuk menempatkan orang-orang mereka di sana, seperti lazimnya begitu sekarang ini, yang bisa mengabaikan prasyarat ideal dan berbahaya bila kemudian komisi menjadi alat politik kelompok tertentu mengingat kewenangan yang dimilikinya sangat luar biasa. Kalau jumlah komisioner komisi yang dipilih itu satu atau dua orang mungkin politik dagang sapi itu bisa dihindari, sementara personalia untuk menjalankan komisi tersebut komisioner yang terpilih dapat merekrut dari kalangan profesional. Sebab komisi ini dalam bekerjanya harus kompeten dan professional, selain independen.

Kemerdekaan operasional dan politik komisi terhadap pihak yang mengangkatnya (pemerintah dan DPR) bukan hal yang mudah diwujudkan. Kemandirian komisi sedikitnya ditentukan oleh tiga hal, kecukupan dana operasional, sistem pertanggungjawaban, dan sistem pemberhentian komisioner.

Pemerintah dan DPR dengan mudah dapat mematikan komisi ini dengan cara mencekik anggarannya atau memecat komisionernya manakala berseberangan dengan kepentingan yang mengangkatnya. Karena perlu ada jaminan bahwa pengajuan anggaran operasi Komisi akan dipenuhi DPR dan Pemerintah dan alasan-alasan pemecatan komisioner harus limitatif agar tidak memberikan lubang bagi masuknya intervensi pihak pengangkatnya. Yang menarik di dalam konsep Komisi ini dikembangkan alternatif pendanaan dengan mengutif semacam fee sebesar 10 persen dari harta negara yang berhasil diselamatkan Komisi dari tangan koruptor. Meskipun cara ini lazim diterapkan di negara lain, termasuk di sini misalnya dalam bidang pajak dan kepabeanan, banyak dikritik masyarakat karena bisa tergelincir menjadi lembaga pemburu hadiah layaknya detektif swasta dalam film-film Hollywood.

Uji publik

Hal menarik lainnya disebutkan bentuk pertanggungjawaban komisi antikorupsi ini dilakukan kepada publik bukan kepada DPR, Komisi masih harus memberikan laporan kinerja kepada DPR seperti pertanggungjawaban yang lazim diterapkan oleh lembaga Ombudsman di banyak negara. Model public accountability demikian memang mulai dikembangkan karena konsep representasi masyarakat di dalam DPR mulai dikritisi mengingat faktanya parpol atau DPR tidak sejalan dengan kepentingan rakyat banyak. Selain itu, model demikian dianggap cocok untuk menghindari intervensi DPR terhadap kemandirian Komisi, meskipun dari kepentingan untuk mengontrol kinerja Komisi masih belum jelas benar mekanismenya.
Sementara bentuk pertanggungjawaban kepada publik belum secara jelas sejauh mana hak-hak masyarakat untuk membina akuntabilitas Komisi dan dalam bentuk semacam apa. Barangkali akuntabilitas publik itu dapat diejawantahkan dalam bentuk penjaminan hak kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi sejauh tidak dilarang dalam konteks peradilan, menyediakan laporan kinerja bagi masyarakat luas, dan hak melakukan uji publik terhadap kandidat-kandidat anggota komisi yang akan dipilih oleh DPR.

Pengawasan publik juga sangat penting untuk memastikan apakah setiap kasus korupsi yang masuk ke Komisi akan ditangani secara jujur dtau tidak, agar fenomena pembekuan kasus korupsi di kepolisian atau kejaksaan seperti sekarang terjadi tidak terulang lagi, meskipun dalam konsep Komisi ini hak diskresi untuk menghentikan perkara sudah dihapuskan. Keberhasilan ICAC di Hongkong untuk menjamin hal itu selain terletak pada sistem integritas seluruh pengelolaan organisasi komisi, juga pada pelibatan representasi masyarakat sispil di komite pemantau (advisory body).
Setiap kasus korupsi yang tidak akan ditangani, atau dilimpahkan ke pengadilan harus mendapatkan pendapat dari komite pemantau, yang diangkat oleh komisioner terpilih dari kalangan masyarakat yang punya reputasi baik di mata publik. Cara demikian sangat cocok diterapkan di Tanah Air di tengah public trust yang sangat lemah terhadap penyelenggaraan negara. Sayangnya rancangan undang-undang PTPK belum mengakomodir adanya sistem pengawasan masyarakat, meskipun hal tersebut telah diusulkan oleh kalangan ornop di dalam persiapan rancangan undang-undang tersebut.

Tentu saja keberhasilan pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi bukan semata-mata ditentukan oleh faktor instrumen hukumnya, tetapi kembali oleh sejauh mana para pemimpin bangsa ini punya kerelaan politik untuk berhenti korupsi, taat asas, sistem atau hukum. Sebab sesempurnanya suatu produk perundang-undangan tidaklah banyak gunanya kalau tidak ada ketulusan untuk menaatinya. Pemberantasan korupsi di Singapura relatif berhasil dan hal itu lebih banyak ditentukan oleh kepemimpinan Lee Kuan Yew yang bertekad keras untuk memajukan negerinya, meskipun sistem pemerintahannya otoriter yang di banyak negara justru menjadi wahana korupsi yang subur.

Sampai sekarang baik Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua MA Bagir Manan, maupun tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh belum memberikan dukungan politik nyata terhadap pembentukan komisi tersebut. Kalau mau jujur memang ide reformasi kelembagaan hukum ini, termasuk usulan pembentukan KPKPN atau Komisi Pencucian Uang (money laundering) sesungguhnya bukan inisiatif dari pemerintah atau DPR atas kebutuhan untuk pemberantasan korupsi tetapi awalnya merupakan agenda IMF pada saat krisis ekonomi terjadi, yang barangkali ini hanya untuk memenuhi sebagian prasyarat bantuan dana.

Jadi sangat wajar di tengah political society yang korup sekarang ini muncul pesimisme masyarakat yang sangat besar terhadap prospek pembentukan Komisi Antikorupsi ini, meskipun secara konseptual rancangan undang-undang komisi tersebut yang diusulkan oleh Pemerintah sudah cukup menakutkan koruptor. Apalagi sekarang mulai banyak pelobi di DPR dan upaya pembentukan opini umum yang berusaha menafikan rencana pembentukan komisi ini. Koruptor dan pembelanya jelas tidak suka dengan gagasan pembentukan komisi ini, sebagaimana polisi dan jaksa umumnya yang merasa terancam sumber pendapatannya.
* Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW).

Senin, Desember 18, 2006

Penyimpang di Kimpraswil Jambi

Jambi, 17 Januari 2006

No ........: 021/Dul.b/01/2006
Lampiran : 1(satu) Berkas.
Perihal ...: Mohon ditindak dugaan Penyimpangan-Penyimpangan
..............Di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Sub-Binamarga.

Kepada Yth,
Ketua KPK
di
..... Jakarta
.
.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan temuan atas pantauan kami dilapangan telah terjadi penyimpangan keuangan Negara di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Sub-Binamarga, seperti pada beberpa I tem pekerjaan maupun Alokasi Dana tahun anggaran 2005 antara lain sebagai berikut :
  1. Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 2 (dua). Senilai Rp. 15.000.000,-
  2. Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 4 (empat). Senilai Rp. 150.000.000,-Dari hasil investigasi kami kelapangan, pembangunan jalan patimura yang menelan dana Rp.2.000.000.000. sangat serat dengan KKN, seperti pada pekerjaan pelebaran jalan,pekerjaan Drainase maupun yang lainnya .
  3. Pembangunan jalan Kota Muara Bulian dengan dana Rp. 850.000.000. yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2005 tumpang tindih dengan anggaran APBD dengan tahun yang sama .

Berdasarkan temuan kami atas penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi SUB- Binamarga, dapat kita simpulkan sebagai berikut :

  1. Keuangan Negara telah dirugikan.
  2. Telah terjadi Manipulasi terhadap pemerintah (Pemprov. Dan Pemerintah Pusat)
  3. Ir. Penjaitan selaku Kasubdin Binamarga agar ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku
  4. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi harus bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi ini.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan dimhon kepada pihak yang berwenang menindak pelaku KKN di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dengan seger mungkin, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Swadaya Masyarakat
Peduli Pembangunan Bangsa

.

Johnni Purboyo

Tembusan disampaikan,

  1. Bapak Gubernur Jambi.
  2. Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Jambi.
  3. Bapak Ketua DPRD Provinsi jambi.
  4. Bapak Kapolda Jambi, di Jambi
  5. Bapak Kejaksaan Tinggi Jambi, di Jambi.
  6. Arsip …………….

Selasa, April 04, 2006

Kumpulan Dugaan Penyimpangan di Dinas PU

Jambi, 04 April 2006

Nomor .. : 40/PB/XII/2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Dugaan Korupsi
Dilingkungan Kimpraswil Prop. Jambi


Kepada Yth,
Ketua KPK
di - Jakarta


Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya Penyimpangan-Penyimpangan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (markup) di lingkungan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.
Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin Prasarana Wilayah dan Tata Ruang pada Projek Lelang Pengadaan Barang 1 unit Mesin Diesel Listrik 20 KVA yang diperuntukan untuk RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, adalah sebagai berikut :
1. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001;
Sehubungan dengan temuan atas pantauan kami dilapangan telah terjadi penyimpangan keuangan Negara di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Sub-Binamarga, seperti pada beberpa I tem pekerjaan maupun Alokasi Dana tahun anggaran 2005 antara lain sebagai berikut :
Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 2 (dua) Senilai Rp. 15.000.000
Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 4 (empat). Senilai Rp. 185.000.000.
Dari hasil investigasi kami kelapangan, pembangunan jalan patimura yang menelan dana Rp.2.000.000.000. sangat serat dengan KKN, seperti pada pekerjaan pelebaran jalan, pekerjaan Drainase maupun yang lainnya .
Pembangunan jalan Kota Muara Bulian dengan dana Rp. 850.000.000. yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2005 tumpang tindih dengan anggaran APBD dengan tahun yang sama .
Berdasarkan temuan kami atas penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin Binamarga, dapat kita simpulkan sebagai berikut
Keuangan Negara telah dirugikan.
Telah terjadi Manipulasi terhadap pemerintah (Pemprov. Dan Pemerintah Pusat)
Ir. Penjaitan selaku Kasubdin Binamarga agar ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku
Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi harus bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi ini.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan dimhon kepada pihak yang berwenang menindak pelaku KKN di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dengan seger mungkin, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” pada tanggal 26 Desember 2005 tentang Proyek Jalan Muara Bulian – Tempino yang menelan dana Rp. 3 milyar dari APBD 2005 Provinsi Jambi dan Rp. 2 milyar dari APBN 2005, Tim Investigasi LSM “Dul BangSa” mendapatkan Proyek jalan tersebut tidak dikerjakan, hal ini dapat dibuktikan dari foto jalan yang diambil tim investigasi sejak dari Tempino sampai ke Bajubang, kemudian Jalan Jambi – Tempino yang dapat dibuktikan dari foto jalan berada di daerah Sebapo serta sampai tanggal 26 Desember 2005 Drainase belum selesai, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
Dan bersamaan dengan ini kami ingin juga sampaikan bahwa jalan Ma.Bulian-Tempino didaerah penerokan drainasenya baru mulai dikerjakan, hal ini tentu juga tidak sesuai dengan perintah kerja tahun anggaran 2005. Dan dikarenakan tidak adanya pekerjaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kimpraswil Provinsi jambi maka jalan Bulian –Tempino hancur.
Untuk itu tim LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” yang melakukan investigasi kelapangan seperti yang tersebut diatas menyimpulkan bahwa Kimpraswil Provinsi Jambi harus mempertanggung jawabkan seluruh hasil pekerjaan mengenai jalan dan drainase yang kami sebutkan diatas.
Demikianlah surat ini disampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagamana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” tanggal 24 Desember 2005 pada paket Proyek Jambi –Tempino-Bataqs Sumsel (AQ-02) yang telah menelan dana Rp.13.702.170 rupiah yang terbagi dalam dua paket (Swaklola dan Kontrak) yang diambil dari APBN tahun anggaran 2005,. Berdasarkan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa”, sampai tanggal 24 Desember 2005 kondisi jalan cukup memperihatinkan, dan tim menemukan beberapa kejanggalan pekerjaan. Antara lain sebagai berikut :
1. Pekerjaan pemasangan Peccing (Swakola), merupakan suatu proses Pekerjaan yang umumnya dipadatkan dengan alat-alat mekanis, untuk mengurangi rongga-rongga antar butir bahan yang terlalu besar mungkin bisa berisi udara atau air, sehingga butiran bahan tersebut tersusun rapat satu sama lain dan saling mengunci.
REALISASI DILAPANGAN :
Rehab Peccing, yang telah digalikan oleh kontraktor pelaksana namun tidak dilakukan pemadatan secara effisien, serta tidak adanya pemasangan peccing seperti didalam Surat Perintah Kerja (SPK) fhoto terlampir. Akibat dari pekerjaan yang asal jadi ini, kondisi jalan sangat membahayakan bagi pengguna jalan.
Pekejaan Drainase, merupakan penggalian parit atau saluran yang dapat mengaliri air, agar tidak menggenangi badan jalan.
REALISASI DILAPANGAN :
Pekerjaan ini dapat dikatagorikan cukup lamban, seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh motor greder pada pinggiran bahu jalan telah berada pada Finising pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan dimulai cukup lama.
AKIBATNYA :
Terjadi kikisan /gurusan air tehadap tebing, pekerjaan ini terjadi pada banyak titik salah datu penyebab kehancurandan kerusakan jalan adalah tidak berpungsinya Drainase secara baik.
SECARA UMUM :
Telah terjadi penyimpangan secara gualitas dan guantity pekerjaan yang telah melewati batas toleransi, yang mengakibatkan kerusakan yang sangat cepat, yang berakibat pada dirugikannya pengguna jalan serta keuangan negara.
KESIMPULAN.
Mark-up dan fiktif pekerjaan.
Kiolusi dua komponen kelebihan pembayaran, mark-up guantity.
Negara telah dirugikan dan masyarakat yang notabene pembayar pajak juga dirugikan.
Maka dari hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan segala sesuatunya Kimpraswil Provinsi jambi harus mempertanggung jawabkan tentang hasil pekerjaan jalan dan Drainase yang tersebut diatas.
Demikianlah dapat kami sampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2005, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada lima satuan kerja (Satker) Pembangunan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung.
Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
1. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan pemeriksaan diketahui realisasi anggaran TA 2004 dan 2005 sebesar Rp303.327,46 juta, cakupan pemeriksaan sebesar Rp241.759,88 juta, dan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp2.761,64 juta yang merupakan kerugian negara. Rincian realisasi anggaran, cakupan pemeriksaan, dan nilai temuan kerugian negara tercantum dalam tabel berikut :
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan data pendukung atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Satker Sementara Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dan Lampung diketahui terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan lapisan aspal AC-WC, HRS-WC, Agregate B, Campuran Aspal Panas, AC-BC dan timbunan tanah pilihan yang menimbulkan kerugian negara TA 2004 sebesar Rp2,33 miliar dan TA 2005 sebesar Rp436,11 juta.
Adapun kekurangan fisik di Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi tersebut terjadi pada kegiatan-kegiatan dan pekerjaan di bawah ini :
1. Kekurangan fisik pekerjaan lapisan aspal AC-WC dan AC-BC senilai Rp338,90 juta pada Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Ruas Muara Tebo-Muara Bungo-Batas Sumatera Barat TA 2002 yang yang dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya berdasarkan Kontrak No.21-11/AQ-01/PM/1798/ 1102 tanggal 29 November 2002 senilai Rp40,88 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 122,00 m2 dengan harga satuan Rp30.348,00 senilai Rp3,70 juta dan kekurangan fisik pekerjaan AC-BC sebanyak 130,83 m3 dengan harga satuan Rp700.092,00 senilai Rp91,59 juta.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Jambi – Talang Duku sepanjang 8,80 Km dan ruas Batas Kodya Jambi – Muara Bulian TA 2002 yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya berdasarkan kontrak No. 22-11/AQ-03/PM/A/1798/1102 tanggal 29 November 2002 senilai Rp27,86 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 282,21m2 dengan harga satuan Rp35.210,00 senilai Rp69,25 juta dan pekerjaan AC-BC sebanyak 126,17 m3 dengan harga satuan Rp868.820,00 senilai Rp109,62 juta.
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Sarolangun – Pamenang – Bangko – Batas Bute yang dilaksanakan oleh PT Wahana Surya Abadi Jambi berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/W.05/REH/011 tanggal 14 Juni 2004 senilai Rp1,48 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-BC sebanyak 25,68 m3 dengan harga satuan Rp1.190.596,41 senilai Rp30,57 juta.
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Muara Bulian - Muara Tembesi dengan panjang efektif 1,5 Km yang dilaksanakan oleh PT Satya Wira Persada Jambi berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/W.05/ PEMEL/012 tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp990,11 juta terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 430,99 m2 dengan harga satuan Rp42.614,56 senilai Rp18,36 juta.
6. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Muara Tembesi-Batas Bute yang dilaksanakan oleh PT Salman Putra Serasan berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/ W.05/PEMEL/013 tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp1,50 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 296,44 m2 dengan harga satuan Rp 53.257,54 senilai Rp15,79 juta.

Minggu, April 02, 2006

Dugaan Penyimpangan di Pemb Jalan Paket Jambi-Tempino-Bts Sumsel


Jambi, 2 April 2006


No ....... : 023/LSM-DB/III/2006.
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal .... : Paket Jambi - Tempino - Batas Sumsel


Kepadan Yth,
Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi
Di-
.... Jambi



Dengan hormat
Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” tanggal 24 Desember 2005 pada paket Proyek Jambi –Tempino-Bataqs Sumsel (AQ-02) yang telah menelan dana Rp.13.702.170 rupiah yang terbagi dalam dua paket (Swaklola dan Kontrak) yang diambil dari APBN tahun anggaran 2005,. Berdasarkan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa”, sampai tanggal 24 Desember 2005 kondisi jalan cukup memperihatinkan, dan tim menemukan beberapa kejanggalan pekerjaan. Antara lain sebagai berikut :
  • Pekerjaan pemasangan Peccing (Swakola), merupakan suatu proses Pekerjaan yang umumnya dipadatkan dengan alat-alat mekanis, untuk mengurangi rongga-rongga antar butir bahan yang terlalu besar mungkin bisa berisi udara atau air, sehingga butiran bahan tersebut tersusun rapat satu sama lain dan saling mengunci.
REALISASI DILAPANGAN :
Rehab Peccing, yang telah digalikan oleh kontraktor pelaksana namun tidak dilakukan pemadatan secara effisien, serta tidak adanya pemasangan peccing seperti didalam Surat Perintah Kerja (SPK) fhoto terlampir. Akibat dari pekerjaan yang asal jadi ini, kondisi jalan sangat membahayakan bagi pengguna jalan.
  • Pekejaan Drainase, merupakan penggalian parit atau saluran yang dapat mengaliri air, agar tidak menggenangi badan jalan.

REALISASI DILAPANGAN :
Pekerjaan ini dapat dikatagorikan cukup lamban, seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh motor greder pada pinggiran bahu jalan telah berada pada Finising pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan dimulai cukup lama.

AKIBATNYA :
Terjadi kikisan /gurusan air tehadap tebing, pekerjaan ini terjadi pada banyak titik salah datu penyebab kehancurandan kerusakan jalan adalah tidak berpungsinya Drainase secara baik.

SECARA UMUM :
Telah terjadi penyimpangan secara gualitas dan guantity pekerjaan yang telah melewati batas toleransi, yang mengakibatkan kerusakan yang sangat cepat, yang berakibat pada dirugikannya pengguna jalan serta keuangan negara.


KESIMPULAN.

  1. Mark-up dan fiktif pekerjaan.
  2. Kiolusi dua komponen kelebihan pembayaran, mark-up guantity.
  3. Negara telah dirugikan dan masyarakat yang notabene pembayar pajak juga dirugikan.

Maka dari hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan segala sesuatunya Kimpraswil Provinsi jambi harus mempertanggung jawabkan tentang hasil pekerjaan jalan dan Drainase yang tersebut diatas.


Demikianlah dapat kami sampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa” Jambi


Johnni Purboyo
Dir. Eksekutif Jambi


Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :
  1. Bapak Presiden RI di Jakarta
  2. Bapak Kapolri di Jakarta
  3. Bapak Kajagung di Jakarta
  4. Bapak Ketua KPK pusat di Jakarta
  5. Bapak Gubernur Provinsi Jambi
  6. DPRD Provinsi Jambi di Jambi.
  7. Media Elektronik dan Media Cetak
  8. Arsip