Dul BangSa

NANTIKAN HASIL SURVEY LAPANGAN KAMI

2009-01-12T09:00:00.000-08:00

Pada awal tahun ini LSM "Dul BangSa" tengah melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap hasil pembangunan yang berlaku pada tahun anggaran 2008, kutipan sementara dari survey lapangan kami seperti berikut ini :

ett.....
tunggu aja beberapa hari lagi karena konsep bahasanya sedang dipersiapkan tim editing kami
bagi penikmat informasi dari kami harap sabar menanti yaa........
semua insya Allah akan kami kupas secara blak-blakan....
tanpa tutup-tutupan.............
Okeeeeeeeeeee..............

bye,

Johnni Purboyo

Dugaan Penyimpangan Proyek Rehabilitasi Jaringan Rawa

2008-12-17T06:50:00.000-08:00

Jambi, 14 Desember 2008

No ....... : 10/LSM-DB.PPB/I/2006.
Lampiran : 1(satu) Berkas.
Perihal .. : Adanya Dugaan Penyimpanan Proyek Rehabilitasi Jaringan Rawa = Desa Koto Kandis Kec. Dendang Kab. Tanjabtim Tahun 2005 Mengakibatkan Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Kepada Yth :
Bapak Kepala Kejaksaan Agung
di -
..... Jakarta

Pada tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi terdapat proyek dengan anggaran APBN, yaitu proyek rehabilitasi jaringan rawa di Desa koto Kandis Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur. Tujuan dari pembangunan rehabilitasi jaringan rawa tersebut adalah untuk berfungsinya jaringan rawa.

Manfaatnya ......... : Untuk peningkatan produksi padi

Ruang Lingkup ..... : Rehab saluran dan bangunan (860 Ha)
Jenis Bangunan .... : Pembuatan tanggul dan 2 buah pintu air
Besar dana ......... : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
Pengguna Anggaran : Bambang Hidayah

Sesuai keterangan dari Ketua Parit (7) Koto Kandis bernama Amir, bahwa pekerjaan tahun 2005 dengan dana sebesar Rp. 2 Milyar tersebut, selain pembuatan tanggal, ada 2 buah pembangunan pintu air, yaitu satu di parit 5, dan satu diparit 7, sedangkan pembangunan pintu air parit 7 tidak selesai / gagal. Atas kegagalan / tidak selesainya pintu air tersebut diduga negara dirugikan ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Kemudian pada bulan Oktober 2007, pintu air tersebut dibangun kembali oleh Kimpraswil Propinsi Jambi. Pembangunan pintu air tersebut tanpa adanya tanggul kiri dan kanan sehingga keberadaan pintu air tersebut tidak berfungsi sama sekali, disebabkan tidak adanya tanggul kiri dan kanan. Kegagalan yang kedua kalinya ini disebabkan, sebelumnya pihak Kimpraswil Propinsi Jambi tidak pernah sosialisasi pada masyarakat tani pengguna jasa / air diwilayah parit 7, akibat dari kegagalan proyek tersebut diduga negara mengalami kerugian ± Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Fakta yang diperoleh dari ketua Parit 7 ini, merupakan data awal bagi pihak Kejaksaan untuk mengungkapkan penyimpangan penggunaan dana yang milyaran rupiah yang dilakukan oleh oknum Kimpraswil bersama dengan Kontraktor.

Kontraktor pekerjaan tersebut adalah : Bujang / Joswa Tungkal.

Sebagai gambaran dari proyek tersebut terlampir photo pintu air yang menelan dana Rp. 2 Milyar, photo diambil November 2008.

Demikian semoga Bapak Kejaksaan terketuk hati nuraninya untuk menolong rakyat pedesaan yang selalu menjadi korban bagi Pejabat Kimpraswil untuk menilai uang negara dengan alasan mensejahterakan rakyat.
.

Terima Kasih,

Warga Parit 7 Koto kandis Kec. Dendang Kab Tanjab Timur

Lap Dugaan Penyimpangan Anggaran Pemb Jembt Batanghari II

2008-12-14T05:20:00.000-08:00

Jambi, 2 Desember 2008

Nomor . : Istimewa/021.A1/PJ/VII/2008
Lamp... : Satu (1) berkas
Perihal . : Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Pembangunan Jembatan Batanghari II
............ dan Dugaan Proyek Asal Jadi di Dinas Kimpraswil Prov. Jambi

Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bpk. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Di –
..... Jakarta

Dengan hormat,
Presiden Republik Indonesia Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono, sejak dilantik menjadi Presiden selalu mengeluarkan statemen yang mendukung pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di Republik ini, tidak terkecuali di pusat maupun di daerah, hal ini sangat diperhatikannya, bahkan dalam setiap kesempatan Presiden melontarkan agar aparat Pemerintah tidak melakukan korupsi, niat baik Presiden RI ini memang perlu dukungan dari semua pihak, bila Negara ini ingin makmur dan bebas dari korupsi.

Untuk memberantas KKN ini pemerintah pun telah menambahkan lembaga hukum yang diharapkan bisa menjerat para koruptor, Timtaskor, KPK dan Lembaga yang telah ada sebelumnya seperti Kepolisian, BPK dan BPKP landasan hukum untuk menjerat para koruptor sudah jelas Landasan Hukum itu antara lain :

Ketentuan MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi pasal 41 peran serta masyarakat mengontrol, mencegah dan memberantas korupsi yakni :

Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk ;
Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
-Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hokum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
-Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hokum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
-Hak untuk memperoleh jawaban pertanyaan tentang laporannya yang diberikan penegak hokum dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh).
-Hak untuk memperoleh perlindungn hokum.

Berpijak pada Undang-undang diatas, maka berdasarkan laporan masyarakat dan hasil survey di lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA "Dul BangSa" yang sebelumnya telah dianggarkan dana sesuai penawaran dokumen kontrak kerja tanggal 18 Juni 2003 sebesar Rp. 94.059.889.000,- penawaran tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya dengan nilai OE yaitu Rp. 95.998.961.363,- sehingga ada indikasi bahwa pekerjaan ini telah di arahkan kepada tiga perusahaan yang mengerjakan proyek secara Join Operasional (JO) masing-masing PT. Hutama Karya, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Agribudi Karya Marga.

Pembangunan proyek tersebut dilaksanakan dalam satu paket tender secara tahun jamak. Hebatnya begitu pemenang tender “rekayasa” tersebut mengerjakan proyek itu tiba-tiba dana pembangunan jembatan Batanghari II membengkak direvisi menjadi sekitar Rp. 125 miliar. Menurut rencana pembangunan jembatan kebanggaan masyarakat jambi ini hanya selama tiga tahun anggaran yakni tahun 2003, 2004 dan 2005.

Tapi meski dana sudah direvisi ternyata pekerjaan Jembatan Batanghari II molor hingga tahun 2006 ini. Pembangunan Jembatan Batanghari II ini belum juga rampung padahal dana yang dianggarakan untuk proyek tersebut dari APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD tiga Kabupaten/Kota telah mengucur. Lambannya pekerjaan pembangunan Jembatan Batanghari II ini tentu mengundang persepsi dan pendapat berbagai pihak, “sudah dananya ditambah dengan jumlah yang tidak sedikit tapi jembatan kok belum selesai dibangun. Ini tentu suatu pertanyaan yang lumrah bagi khalayak ramai lalu masyarakat awampun menduga-duga bila dalam pembangunan proyek Batanghari II ini ada apa-apanya, kalo tidak mungkin jembatan yang dirancang megah itu sudah bisa dilewati masyarakat Jambi, meski jalan tembus ke pelabuhan Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur hingga kini belum dibangun,

Menurut analisa kami Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA "Dul BangSa" dalam dokumen kontrak ada kejanggalan-kejanggalan yang berindikasi mark up dalam pembangunan jembatan Batanghari II, mulai dari harga pipa besi tiang pancang bermerk (ASTM-A52 Gr2,406,4mm) DX 12,0 mm, WT (116,71 kg/m3) Heat No. 59784, Length 12,05 m, bahkan ada yang diduga atau diindikasikan besi bekas, sampai pada dugaan mark up pada analisa harga satuan.

KUANTITAS PEKERJAAN / SATUAN PEKERJAAN.
Kontraktor Pelaksana . : PT.Hutama Karya, PT.Pembangunan Perumahan dan PT. Agrabudi, .............................. JO(Join Operasional)
Surat Kemitraan (JO) .... : BOP.I/UB.1253/JO/08. Tanggal.16 Juni 2003.
Konsultan Supervisi ...... : PT.Perentjana Djaja & PT.BIEC Int.
Nilai OE ..................... : Rp.95.998.961.363,02.
Nama Proyek ........... : Pembangunan Jembatan Batanghari II.
No. Paket ................. : 01.2 Provinsi Jambi.
No.Penawaran .......... : 01/HK-PP-AGRA.JO/VI/2003.
Untuk Pekerjaan Umum : Rp. 739.765.000,00
Pekerjaan Tanah ..... : Rp. 460.198.740,00
Perkerasan Berbutir : Rp. 317.789.295,31
Perkerasan Asphalt : Rp. 383.839.660,39
Struktur ........... : Rp. 83.555.626.872,42
Pengembalian kondisi dan : Rp. 51.858.447,28
Pekerjaan Minor ...... : ___________________
Total biaya ........... : Rp. 94.059.889.000,00

Indikasi dugaan Mark Up sesuai dengan yang ada pada dokumen kontrak pada tanggal 18 juni 2003 antara lain :

Item pembayaran No 01.2 : Mobilisasi 739.675.000,-
Item Pembayaran No 3.1(3) : Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran, pembayaran alat
A. motor grader B. Buldozer C. Alat Bantu
Total biaya : Rp. 5.615.748,88 (belum termasuk pajak)
Item pembayaran No 3.2 (1) : Pekerjaan galian biasa alat yang digunakan Eksavator, Dam
truk, dan alat Bantu Total biaya Rp. 1.367.994,70 (belum termasuk pajak)
Item pembayaran No 3.3 (1) : Pekerjaan urugan biasa. Alat yang digunakan Wheel Loader,
Dump Truck, Motor Grade, Vibro Roller, Water Tanker dan alat Bantu dengan total biaya Rp. 431.350.776,45 belum termasuk pajak
Item pembayaran No 3.3 (2) : Pekerjaan Urugan Pilihan. Alat yang digunakan : Water
Loader, Dump Truck, Motor Grader, Vibro Roller, Water Tanker dan alat Bantu dengan total biaya Rp. 845.256,06 belum termasuk pajak
Item Pembayaran No 3.4 : Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, Alat yang digunakan :
Motor Grader, Vibro Roller, Water Tanker dan Alat Bantu, dengan total biaya Rp. 8.618.928,50 belum termasuk pajak
Item Pembayaran No 5.1 : Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A. alat yang
digunakan, Wheel Loader, Dump Truck, Motor Grader, Vibratory, P. Tyre Roller, Water Tanker dan alat Bantu, dengan total biaya Rp. 81.417.991,63 belum termasuk pajak.
Item Pembayaran No 5.1 (2) : Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B,alat yang digunakan
Wheel Loader, Dam truk, Motor grader, Vibratory, P.Tyre Roller, Water Tanker dan alat Bantu, total biaya Rp.115.257.014,47. belum termasuk pajak.
Item Pembayaran No 5.2 (1) : Pekerjaan lapis pondasi kelas C, alat yang digunakan, Wheel
Loader, Dam truk, Motor grader, Vibrotary roller, Water tanker dan alat Bantu,dengan total biaya Rp.121.114.319,22. belum termasuk pajak.
Item Pembayaran No 6.1 (1) : Pekerjaan lapis resap pengikat (PC) ,alat yang digunakan,
Asphalt Sprayer, Comperesor, Dam truk, dengan total biaya Rp.8.025.397,19. belum termasuk pajak.
Item Pembayaran No 6.1 (2) : Pekerjaan lapis perekat (TC) Alat yang digunakan, Asphalt
Sprayer, Comperesor, Dam truk , total biaya Rp.18.195.322,86. belum termasuk pajak.
Item Pembayaran No 6.4 (5) : Pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) Alat yang digunakan,
Wheel Loader, AMP, Genset, Dam truk, Asphalt Finisher, Tandem Roller, P.Type Roller dan alat Bantu dengan total biaya Rp.167.913.100.26.belum termasuk pajak.

Catatan ;
Untuk diketehui, semua pekerjaan yang tertera di atas berikut rincian peralatan, dari awal tidak pernah ada di lokasi,karena alat-alat berat tersebut tidak digunakan sama sekali. Pada kontrak tertera masa pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 18 Juni 2003. sehingga kuat dugaan pemakaian alat-alat berat itu dicantunkan pada beberapa item pembayaran hanya untuk menggelembungkan biaya pekerjaan Jembatan Batanghari II yang berada di Desa Sijenjang Kota Jambi tersebut. Selain itu porsi pekerjaan antara tiga perusahaan JO tersebut adalah PT. Hutama Karya 37,5 %, PT. PP 37,5 % dan PT. AGRI BUDI 25 %.

Sehubungan dengan dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan Jembatan Batanghari II tersebut berasal dai APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD Kota Jambi, Kabupaten TAnjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi yang notabenenya berasal dai uang rakyat dan pembangunan Jembatan tersebut cukup vital bagi kepentingan rakyat banyak. Maka kami Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI JAMBI menekan dan mendesak :

Segera usut tuntas Dugaan Mark Up Proyek Jambatan Batanghari II
Meminta Kejati Provinsi Jambi untuk segera Periksa Pimpinan Perusahaan yang mengerjakan Proyek tersebut :
PT. Hutama Karya
PT. Pembangunan Perumahan
PT. Agri budi Karya Marga
Meminta kepada BPK Wilayah II untuk segera mengusut penggunaan Anggaran APBN dan 3 Anggaran APBD tingkat II, serta penambahan Anggaran APBD Provinsi Jambi tahun 2006 sebesar 22 miliar untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jembatan Batanghari II Jambi.
Usut tuntas Paket-paket proyek Irigasi di Pagar Puding Tebo karena diduga atau di indikasikan asal jadi.
Jika desember 2006 Proyek tersebut tidak terealisasi kami akan mendesak Gubernur Provinsi Jambi untuk mencopot Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dari jabatannya.

Proyek APBD tahun 2008 :

Proyek Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Sarana Perhubungan Jalan Anggaran APBD 2008 pada paket pekerjaan ini mempunyai 42 Paket Proyek peningkatan dan pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan yang terbagi 7 wilayah kerja, dilakukan tender 28 April 2008 sampai hari ini baru sebagian hasil tender tersebut di umumkan para pemenangnya dan sebagian lagi hingga sekarang belum jelas, sedangkan Kepres No. 80 tahun 2003 pelelangan Jasa Borongan/Jasa Konstruksi paling lambat prosesnya 40 hari setelah dilakukan pelelangan tender.

Hal lain yang terjadi pelaksanaan penyimpangan Kepres No. 80 tahun 2003 seperti Proyek Pembangunan jalan arah ke muara sabak, diruas jalan ini terdapat 3 paket proyek pembangunan telah rampung di kerjakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Rudi Lidra, Joshua alias Bujang dan Kardono alias Aliang dengan alas an dikerjakannya ruas paket proyek tersebut dalam rangka menyambut road show Presiden RI dan rombongan pada puncak acara hari keluarga Nasional ke 15 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke 5 (HARGANAS & BBGRM) selain itu juga pengumuman pemenang Proyek di tandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Ir. Nino Guritno, MM seyogyanya Pengumuman itu ditandatangani oleh Ombar Sibarani karena ia selaku Ketua Panitia Lelang molornya pengumuman pemenang lelang tersebut terindikasi KKN karena sebelumnya banyaknya yang telah diketahui rekanan calon pemenang apalagi bila memperhatikan kinerja para rekanan terhadap isu proyek yang selama ini hasilnya kebanyakan tidak memenuhi kuantitas yang tertera dalam perjanjian kontrak yang disepakati, hal ini tidak saja wadah paket proyek yang didanai APBD sumber dana APBN pun juga demikian baik itu pada proyek SNVT pembangunan, SNVT Pemeliharaan dan juga SKPD yang dikomandoi oleh Ir. PB Panjaitan.

Setiap dilakukan pelelangan proyek-proyek yang ada di Dinas Kimpraswil baik bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang maupun bidang pengairan dan perdesaan, selalu dilakukan Atur oleh rekanan calon pemenang baik oleh Lembaga Asosiasi dan lainnya, sekalipun selalu dihembuskan selogan perang tender padahal tidak, menjelang dilakukan tender sering terjadi perdagangan dokumen tender (dokumen tenderpun ikut dibisniskan) harga dokumen tersebut sangat bervariasi, untuk grade 3 dan 4 Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- /dokumen untuk grade 5 dan 6 harganya Rp. 400.000,- / dokumen dan Grade 7 harganya Rp. 450.000,-/dokumen, hal ini sangat jelas bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 para rekanan dan Pejabat seyogyanya sangat menyadari pada setiap menjelang pengambilan dokumen tender diharuskan menandatangani integritas pada integritas tersebut sangat jelas tujuannya tidak memperbolehkan KKN namun kenyataannya setiap kali dilakukan tander tetap di Atur rekanan calon Pemenang.

Seperti tender paket proyek rehabilitasi jembatan Aur Duri yang didanai oleh APBN melalui Satuan Non Vertikal Tertutup (SNVT) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dengan pagu Proyek 9 miliar lebih, rekanan pendaftar memang sangat ramai karena untuk mendapatkan uang tolak Rp. 5 juta/peserta akhirnya Proyek Rehabiliatasi/Pemeliharaan Jembatan Aur Duri tersebut didapatkan oleh PT. Bina Kasindo Persada karena perusahaan tersebut dinyatakan lengkap dan sebagai pemenangnya padahal pekerjaan pada jembatan tersebut hanya melakukan pembersihan dan pengecatan, pengencangan Baut Kerangka Jambatan dan Pengencangan seling pengikat bawah Jembatan, apakah pantas beberapa item pekerjaan tersebut menghabiskan uang Negara sebesar hampir 9 miliar.

Pada tahun 2007 sangat ironis proyek Jembatan Berbak yang juga didanai dana APBN ketika itu (2007) pelaksanaan pekerjaannya tahap finishing (penyelesaian pekerjaan) APBD Provinsi Jambi juga mengucurkan dana pemeliharaan pada jembatan tersebut sekalipun dananya dibawah 100 juta rupiah apakah ini bukan pemborosan keuangan Negara.

Demikianlah Surat Laporan ini kami sampaikan, Semoga bapak dapat menidak lanjuti laporan ini, Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Swadaya Masyarakat
PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA

Johnni Purboyo
Dir. Eksekutif

Tembusan disampaikan kepada :

Yth . Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Yth. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Yth. Ketua KPK
Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Yth. Tim Tas Tipikor Republik Indonesia
Yth. Bpk Wilayah II Palembang
Yth. Bpk Gubernur Jambi
Yth. Bpk Kapolda Jambi
Yth. Bpk Kajati Provinsi Jambi

N/B :

Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kerinci-Sanggaran Agung pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah terlambat dan harus dikenakan denda sebesar Rp239,34 juta, serta terdapat kemahalan harga galian tanah sebesar Rp2,73 miliar serta tanah hasil galian digunakan sebagai material timbunan sebesar Rp45,25 juta, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,73 miliar, belum diterimanya denda sebesar Rp239,34 juta dan pembayaran yang tidak sah sebesar Rp45,25 juta. (hasil pemeriksaan semester II tahun 2007)

Komisi Anti Korupsi

2008-12-08T01:31:00.000-08:00

Komisi Antikorupsi

Oleh Teten Masduki

KISAH sukses komisi independen antikorupsi di sejumlah negara seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong memberi inspirasi ke banyak negara untuk meniru lembaga serupa. National Counter Corruption Commission di Thailand yang baru dibentuk dua tahun lalu di bawah konstitusi mereka yang baru, mulai menunjukkan pengaruhnya dengan menyeret Perdana Menteri Thaksin ke pengadilan. Sementara di Tanah Air, Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang diusulkan pemerintah kini tengah dibahas di DPR, yang semestinya sudah rampung Agustus 2001.

Pembentukan komisi antikorupsi umumnya dilatarbelakangi oleh keadaan korupsi yang sudah demikian kompleks dan sistematik, merasuk ke semua sektor tak terkecuali lembaga penegakan hukum sehingga korupsi menjadi imun terhadap penegakan hukum konvensional. Indonesia pun menghadapi persoalan serupa, di mana aparat pengawas dan penegak hukum boleh dibilang telah menjadi bagian dari kleptokrasi itu sendiri. Sedikit sekali kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan dan walaupun ada segelintir kasus yang diadili hasilnya sangat mengecewakan masyarakat karena dakwaan jaksanya kabur, vonis hakimnya ringan, atau malah dibebaskan.

Namun, sebagian besar masyarakat tampak merasa pesimis terhadap rencana pembentukan Komisi Antikorupsi tersebut, karena melihat kegagalan lembaga-lembaga baru yang banyak dibentuk sejak jatuhnya Presiden Soeharto empat tahun lalu. Di tengah hilangnya public trust terhadap penyelenggara negara saat ini, memang sukar meyakinkan masyarakat bahwa reformasi kelembagaan hukum antikorupsi adalah salah satu jalan alternatif yang harus ditempuh untuk keluar dari belenggu kleptokrasi meskipun keadaannya sulit.

Sementara ada pikiran lain kenapa tidak dibenahi saja lembaga penegak hukum yang ada daripada menambah koleksi institusi baru yang akan membebani anggaran. Namun, harus diakui secara jujur membersihkan lembaga peradilan dari aparat hukum yang busuk bukan pekerjaan mudah. Mengingat hampir semuanya harus dipensiunkan dan siapa yang punya nyali untuk melakukan itu, karena yang pasti mereka akan melakukan resistensi seperti dialami Presiden Abdurrahman Wahid ketika mau membersihkan Bank Indonesia, atau saat membubarkan Departemen Sosial yang dianggap tidak perlu.

Presiden Megawati Soekarnoputri malah mundur dengan mengangkat Jaksa Agung dari internal kejaksaan sendiri, yang di mata publik lembaga tersebut tidak bisa diharapkan lagi. Karenanya, membentuk lembaga baru merupakan suatu pilihan yang paling mudah untuk memulai reformasi penegakan hukum.

Kendati sulit memastikan sejauh mana keberhasilan komisi antikorupsi itu nantinya, namun belajar dari kisah sukses komisi antikorupsi di negara lain, hal itu akan banyak ditentukan oleh seberapa besar kewenangan yang dimiliki komisi, kemandirian politik dan operasional dalam menjalankan kewenangannya, dan sistem integritas lembaga tersebut. Yang paling penting juga adalah sejauh mana dukungan politik dari atas, dan partisipasi masyarakat dalam komisi itu.

Kewenangan dan independensi

Konsep komisi antikorupsi yang diusulkan oleh pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengawasan terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal fungsi penyidikan dan penuntutan relatif sama dengan fungsi kejaksaan sekarang ini, tetapi pendekatan antikorupsi komisi tidak hanya pendekatan represif juga dimungkinkan melakukan pendekatan preventif. Pendekatan antikorupsi yang komprehensif memang sudah saatnya diterapkan mengingat kompleksitas masalah korupsi, walaupun mungkin pada awal-awal komisi beroperasi sangat diharapkan oleh masyarakat pada fungsi represifnya, untuk menyubstitusi kejaksaan dan kepolisian yang tidak fungsional dalam menegakkan hukum. Fungsi pendidikan masyarakat oleh ICAC di Hongkong memegang peranan penting dalam mengubah sistem nilai dan persepsi masyarakat untuk mendukung moral antikorupsi, tidak menolerir praktik korupsi sekecil apa pun.

Dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan, komisi diberi kewenangan sangat luar biasa. Yaitu dikecualikan dari berbagai prosedur dan aturan yang mempersulit penyidikan kasus korupsi sebagaimana selama ini dialami oleh kejaksaan dan kepolisian. Antara lain penerapan asas pembuktian terbalik (burden of proof), penyadapan pembekuan aset, dan penangkapan tanpa harus menunggu putusan pengadilan serta pengecualian dari undang-undang kerahasiaan perbankan.

Penerapan asas pembuktian terbalik selama proses penyidikan merupakan salah satu faktor keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong. Hasil riset Asian Law Association (ALA) juga menunjukkan hal yang sama di Malaysia dalam 10 tahun terakhir. Dalam asas pembuktian terbalik pembebanan pembuktian pada tersangka atau terdakwa, bukan kepada penuntut, sehingga setidaknya dapat mengurangi peluang terjadinya kolusi antara jaksa atau hakim dengan koruptor untuk lolos dari jerat pengadilan korupsi, seperti sekarang ini sering terjadi. Apalagi komisi ini tidak diberi hak diskresi untuk menghentikan penyidikan, yang selama ini dijadikan peluang untuk berkolusi dengan koruptor.

Hal ini barangkali sejalan dengan prinsip bahwa hukum adalah kepastian, harus hitam-putih, bukan suatu kebijakan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya. Hanya sayangnya penerapan asas pembuktian terbalik di dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang baru saja dituntaskan DPR, hanya diadopsi dalam persidangan di pengadilan, sehingga tidak akan menyelesaikan persoalan penanganan kasus korupsi di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Yang menarik, komisi ini rupanya tidak didesain untuk memonopoli penanganan semua kasus korupsi. Dengan kata lain, kehadiran komisi tidak mematikan atau menggantikan lembaga kepolisian atau kejaksaan, hanya melengkapi lembaga yang telah ada. Pilihan ini cukup tepat untuk menghindari lembaga ini menjadi sebuah institusi yang sangat besar dan rawan korupsi, tetapi dalam fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga kejaksaan dan kepolisian dapat menempatkan komisi ini berada di atas (superbody) kedua lembaga tersebut.

Bahkan fungsi pengawasannya tidak hanya sekadar menyuvervisi secara konvensional, tetapi diberikan kewenangan luar biasa untuk mengambil alih kasus-kasus korupsi yang ditangani kejaksaan atau kepolisian. Ini terjadi manakala Komisi secara sepihak menganggap kedua lembaga tersebut inability atau incapability dalam menangani kasus tersebut, sehingga fungsi pengawasnya bisa sangat berpengaruh. Karena posisi komisi berada di atas kejaksaan dan kepolisian, sehingga tidak beralasan kalau dikuatirkan oleh sebagian pihak yang tidak menyetujui pembentukan Komisi, dianggap akan terjadi perebutan kasus atau tumpang tindih dalam penanganan perkara.

Kendati kewenangan yang dimiliki komisi tersebut telah cukup memenuhi prakondisi bagi upaya untuk memudahkan menyeret koruptor ke pengadilan, dalam praktiknya akan sangat tergantung pada siapa yang memimpin dan menjalankan komisi tersebut. Sampai di sini proses pengangkatan komisioner dan personalia komisi secara selektif menjadi sangat penting, sehingga yang terpilih hanya orang-orang yang betul-betul memiliki track record yang bersih, nonpartisan, memiliki keberanian, dan profesional.

Yang paling dikuatirkan sekarang pengangkatan personalia komisi ini menjadi ajang politik dagang sapi dari partai-partai politik berpengaruh di DPR untuk menempatkan orang-orang mereka di sana, seperti lazimnya begitu sekarang ini, yang bisa mengabaikan prasyarat ideal dan berbahaya bila kemudian komisi menjadi alat politik kelompok tertentu mengingat kewenangan yang dimilikinya sangat luar biasa. Kalau jumlah komisioner komisi yang dipilih itu satu atau dua orang mungkin politik dagang sapi itu bisa dihindari, sementara personalia untuk menjalankan komisi tersebut komisioner yang terpilih dapat merekrut dari kalangan profesional. Sebab komisi ini dalam bekerjanya harus kompeten dan professional, selain independen.

Kemerdekaan operasional dan politik komisi terhadap pihak yang mengangkatnya (pemerintah dan DPR) bukan hal yang mudah diwujudkan. Kemandirian komisi sedikitnya ditentukan oleh tiga hal, kecukupan dana operasional, sistem pertanggungjawaban, dan sistem pemberhentian komisioner.

Pemerintah dan DPR dengan mudah dapat mematikan komisi ini dengan cara mencekik anggarannya atau memecat komisionernya manakala berseberangan dengan kepentingan yang mengangkatnya. Karena perlu ada jaminan bahwa pengajuan anggaran operasi Komisi akan dipenuhi DPR dan Pemerintah dan alasan-alasan pemecatan komisioner harus limitatif agar tidak memberikan lubang bagi masuknya intervensi pihak pengangkatnya. Yang menarik di dalam konsep Komisi ini dikembangkan alternatif pendanaan dengan mengutif semacam fee sebesar 10 persen dari harta negara yang berhasil diselamatkan Komisi dari tangan koruptor. Meskipun cara ini lazim diterapkan di negara lain, termasuk di sini misalnya dalam bidang pajak dan kepabeanan, banyak dikritik masyarakat karena bisa tergelincir menjadi lembaga pemburu hadiah layaknya detektif swasta dalam film-film Hollywood.

Uji publik

Hal menarik lainnya disebutkan bentuk pertanggungjawaban komisi antikorupsi ini dilakukan kepada publik bukan kepada DPR, Komisi masih harus memberikan laporan kinerja kepada DPR seperti pertanggungjawaban yang lazim diterapkan oleh lembaga Ombudsman di banyak negara. Model public accountability demikian memang mulai dikembangkan karena konsep representasi masyarakat di dalam DPR mulai dikritisi mengingat faktanya parpol atau DPR tidak sejalan dengan kepentingan rakyat banyak. Selain itu, model demikian dianggap cocok untuk menghindari intervensi DPR terhadap kemandirian Komisi, meskipun dari kepentingan untuk mengontrol kinerja Komisi masih belum jelas benar mekanismenya.

Sementara bentuk pertanggungjawaban kepada publik belum secara jelas sejauh mana hak-hak masyarakat untuk membina akuntabilitas Komisi dan dalam bentuk semacam apa. Barangkali akuntabilitas publik itu dapat diejawantahkan dalam bentuk penjaminan hak kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi sejauh tidak dilarang dalam konteks peradilan, menyediakan laporan kinerja bagi masyarakat luas, dan hak melakukan uji publik terhadap kandidat-kandidat anggota komisi yang akan dipilih oleh DPR.

Pengawasan publik juga sangat penting untuk memastikan apakah setiap kasus korupsi yang masuk ke Komisi akan ditangani secara jujur dtau tidak, agar fenomena pembekuan kasus korupsi di kepolisian atau kejaksaan seperti sekarang terjadi tidak terulang lagi, meskipun dalam konsep Komisi ini hak diskresi untuk menghentikan perkara sudah dihapuskan. Keberhasilan ICAC di Hongkong untuk menjamin hal itu selain terletak pada sistem integritas seluruh pengelolaan organisasi komisi, juga pada pelibatan representasi masyarakat sispil di komite pemantau (advisory body).

Setiap kasus korupsi yang tidak akan ditangani, atau dilimpahkan ke pengadilan harus mendapatkan pendapat dari komite pemantau, yang diangkat oleh komisioner terpilih dari kalangan masyarakat yang punya reputasi baik di mata publik. Cara demikian sangat cocok diterapkan di Tanah Air di tengah public trust yang sangat lemah terhadap penyelenggaraan negara. Sayangnya rancangan undang-undang PTPK belum mengakomodir adanya sistem pengawasan masyarakat, meskipun hal tersebut telah diusulkan oleh kalangan ornop di dalam persiapan rancangan undang-undang tersebut.

Tentu saja keberhasilan pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi bukan semata-mata ditentukan oleh faktor instrumen hukumnya, tetapi kembali oleh sejauh mana para pemimpin bangsa ini punya kerelaan politik untuk berhenti korupsi, taat asas, sistem atau hukum. Sebab sesempurnanya suatu produk perundang-undangan tidaklah banyak gunanya kalau tidak ada ketulusan untuk menaatinya. Pemberantasan korupsi di Singapura relatif berhasil dan hal itu lebih banyak ditentukan oleh kepemimpinan Lee Kuan Yew yang bertekad keras untuk memajukan negerinya, meskipun sistem pemerintahannya otoriter yang di banyak negara justru menjadi wahana korupsi yang subur.

Sampai sekarang baik Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua MA Bagir Manan, maupun tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh belum memberikan dukungan politik nyata terhadap pembentukan komisi tersebut. Kalau mau jujur memang ide reformasi kelembagaan hukum ini, termasuk usulan pembentukan KPKPN atau Komisi Pencucian Uang (money laundering) sesungguhnya bukan inisiatif dari pemerintah atau DPR atas kebutuhan untuk pemberantasan korupsi tetapi awalnya merupakan agenda IMF pada saat krisis ekonomi terjadi, yang barangkali ini hanya untuk memenuhi sebagian prasyarat bantuan dana.

Jadi sangat wajar di tengah political society yang korup sekarang ini muncul pesimisme masyarakat yang sangat besar terhadap prospek pembentukan Komisi Antikorupsi ini, meskipun secara konseptual rancangan undang-undang komisi tersebut yang diusulkan oleh Pemerintah sudah cukup menakutkan koruptor. Apalagi sekarang mulai banyak pelobi di DPR dan upaya pembentukan opini umum yang berusaha menafikan rencana pembentukan komisi ini. Koruptor dan pembelanya jelas tidak suka dengan gagasan pembentukan komisi ini, sebagaimana polisi dan jaksa umumnya yang merasa terancam sumber pendapatannya.
* Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW).

Penyimpang di Kimpraswil Jambi

2006-12-18T02:48:00.000-08:00

Jambi, 17 Januari 2006

No ........: 021/Dul.b/01/2006
Lampiran : 1(satu) Berkas.
Perihal ...: Mohon ditindak dugaan Penyimpangan-Penyimpangan
..............Di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Sub-Binamarga.

Kepada Yth,
Ketua KPK

..... Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan temuan atas pantauan kami dilapangan telah terjadi penyimpangan keuangan Negara di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Sub-Binamarga, seperti pada beberpa I tem pekerjaan maupun Alokasi Dana tahun anggaran 2005 antara lain sebagai berikut :

Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 2 (dua). Senilai Rp. 15.000.000,-
Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 4 (empat). Senilai Rp. 150.000.000,-Dari hasil investigasi kami kelapangan, pembangunan jalan patimura yang menelan dana Rp.2.000.000.000. sangat serat dengan KKN, seperti pada pekerjaan pelebaran jalan,pekerjaan Drainase maupun yang lainnya .
Pembangunan jalan Kota Muara Bulian dengan dana Rp. 850.000.000. yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2005 tumpang tindih dengan anggaran APBD dengan tahun yang sama .

Berdasarkan temuan kami atas penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi SUB- Binamarga, dapat kita simpulkan sebagai berikut :

Keuangan Negara telah dirugikan.
Telah terjadi Manipulasi terhadap pemerintah (Pemprov. Dan Pemerintah Pusat)
Ir. Penjaitan selaku Kasubdin Binamarga agar ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku
Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi harus bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi ini.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan dimhon kepada pihak yang berwenang menindak pelaku KKN di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dengan seger mungkin, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Swadaya Masyarakat
Peduli Pembangunan Bangsa

Johnni Purboyo

Tembusan disampaikan,

Bapak Gubernur Jambi.
Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Jambi.
Bapak Ketua DPRD Provinsi jambi.
Bapak Kapolda Jambi, di Jambi
Bapak Kejaksaan Tinggi Jambi, di Jambi.
Arsip …………….

Kumpulan Dugaan Penyimpangan di Dinas PU

2006-04-04T04:28:00.000-07:00

Jambi, 04 April 2006

Nomor .. : 40/PB/XII/2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Dugaan Korupsi
Dilingkungan Kimpraswil Prop. Jambi

Kepada Yth,
Ketua KPK
di - Jakarta

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya Penyimpangan-Penyimpangan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (markup) di lingkungan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.
Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin Prasarana Wilayah dan Tata Ruang pada Projek Lelang Pengadaan Barang 1 unit Mesin Diesel Listrik 20 KVA yang diperuntukan untuk RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, adalah sebagai berikut :
1. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001;
Sehubungan dengan temuan atas pantauan kami dilapangan telah terjadi penyimpangan keuangan Negara di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Sub-Binamarga, seperti pada beberpa I tem pekerjaan maupun Alokasi Dana tahun anggaran 2005 antara lain sebagai berikut :
Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 2 (dua) Senilai Rp. 15.000.000
Tidak terealisasinya pengadaan kenderaan roda 4 (empat). Senilai Rp. 185.000.000.
Dari hasil investigasi kami kelapangan, pembangunan jalan patimura yang menelan dana Rp.2.000.000.000. sangat serat dengan KKN, seperti pada pekerjaan pelebaran jalan, pekerjaan Drainase maupun yang lainnya .
Pembangunan jalan Kota Muara Bulian dengan dana Rp. 850.000.000. yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2005 tumpang tindih dengan anggaran APBD dengan tahun yang sama .
Berdasarkan temuan kami atas penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin Binamarga, dapat kita simpulkan sebagai berikut
Keuangan Negara telah dirugikan.
Telah terjadi Manipulasi terhadap pemerintah (Pemprov. Dan Pemerintah Pusat)
Ir. Penjaitan selaku Kasubdin Binamarga agar ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku
Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi harus bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi ini.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan dimhon kepada pihak yang berwenang menindak pelaku KKN di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dengan seger mungkin, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” pada tanggal 26 Desember 2005 tentang Proyek Jalan Muara Bulian – Tempino yang menelan dana Rp. 3 milyar dari APBD 2005 Provinsi Jambi dan Rp. 2 milyar dari APBN 2005, Tim Investigasi LSM “Dul BangSa” mendapatkan Proyek jalan tersebut tidak dikerjakan, hal ini dapat dibuktikan dari foto jalan yang diambil tim investigasi sejak dari Tempino sampai ke Bajubang, kemudian Jalan Jambi – Tempino yang dapat dibuktikan dari foto jalan berada di daerah Sebapo serta sampai tanggal 26 Desember 2005 Drainase belum selesai, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
Dan bersamaan dengan ini kami ingin juga sampaikan bahwa jalan Ma.Bulian-Tempino didaerah penerokan drainasenya baru mulai dikerjakan, hal ini tentu juga tidak sesuai dengan perintah kerja tahun anggaran 2005. Dan dikarenakan tidak adanya pekerjaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kimpraswil Provinsi jambi maka jalan Bulian –Tempino hancur.
Untuk itu tim LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” yang melakukan investigasi kelapangan seperti yang tersebut diatas menyimpulkan bahwa Kimpraswil Provinsi Jambi harus mempertanggung jawabkan seluruh hasil pekerjaan mengenai jalan dan drainase yang kami sebutkan diatas.
Demikianlah surat ini disampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagamana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” tanggal 24 Desember 2005 pada paket Proyek Jambi –Tempino-Bataqs Sumsel (AQ-02) yang telah menelan dana Rp.13.702.170 rupiah yang terbagi dalam dua paket (Swaklola dan Kontrak) yang diambil dari APBN tahun anggaran 2005,. Berdasarkan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa”, sampai tanggal 24 Desember 2005 kondisi jalan cukup memperihatinkan, dan tim menemukan beberapa kejanggalan pekerjaan. Antara lain sebagai berikut :
1. Pekerjaan pemasangan Peccing (Swakola), merupakan suatu proses Pekerjaan yang umumnya dipadatkan dengan alat-alat mekanis, untuk mengurangi rongga-rongga antar butir bahan yang terlalu besar mungkin bisa berisi udara atau air, sehingga butiran bahan tersebut tersusun rapat satu sama lain dan saling mengunci.
REALISASI DILAPANGAN :
Rehab Peccing, yang telah digalikan oleh kontraktor pelaksana namun tidak dilakukan pemadatan secara effisien, serta tidak adanya pemasangan peccing seperti didalam Surat Perintah Kerja (SPK) fhoto terlampir. Akibat dari pekerjaan yang asal jadi ini, kondisi jalan sangat membahayakan bagi pengguna jalan.
Pekejaan Drainase, merupakan penggalian parit atau saluran yang dapat mengaliri air, agar tidak menggenangi badan jalan.
REALISASI DILAPANGAN :
Pekerjaan ini dapat dikatagorikan cukup lamban, seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh motor greder pada pinggiran bahu jalan telah berada pada Finising pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan dimulai cukup lama.
AKIBATNYA :
Terjadi kikisan /gurusan air tehadap tebing, pekerjaan ini terjadi pada banyak titik salah datu penyebab kehancurandan kerusakan jalan adalah tidak berpungsinya Drainase secara baik.
SECARA UMUM :
Telah terjadi penyimpangan secara gualitas dan guantity pekerjaan yang telah melewati batas toleransi, yang mengakibatkan kerusakan yang sangat cepat, yang berakibat pada dirugikannya pengguna jalan serta keuangan negara.
KESIMPULAN.
Mark-up dan fiktif pekerjaan.
Kiolusi dua komponen kelebihan pembayaran, mark-up guantity.
Negara telah dirugikan dan masyarakat yang notabene pembayar pajak juga dirugikan.
Maka dari hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan segala sesuatunya Kimpraswil Provinsi jambi harus mempertanggung jawabkan tentang hasil pekerjaan jalan dan Drainase yang tersebut diatas.
Demikianlah dapat kami sampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2005, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada lima satuan kerja (Satker) Pembangunan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung.
Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
1. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan pemeriksaan diketahui realisasi anggaran TA 2004 dan 2005 sebesar Rp303.327,46 juta, cakupan pemeriksaan sebesar Rp241.759,88 juta, dan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp2.761,64 juta yang merupakan kerugian negara. Rincian realisasi anggaran, cakupan pemeriksaan, dan nilai temuan kerugian negara tercantum dalam tabel berikut :
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan data pendukung atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Satker Sementara Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dan Lampung diketahui terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan lapisan aspal AC-WC, HRS-WC, Agregate B, Campuran Aspal Panas, AC-BC dan timbunan tanah pilihan yang menimbulkan kerugian negara TA 2004 sebesar Rp2,33 miliar dan TA 2005 sebesar Rp436,11 juta.
Adapun kekurangan fisik di Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi tersebut terjadi pada kegiatan-kegiatan dan pekerjaan di bawah ini :
1. Kekurangan fisik pekerjaan lapisan aspal AC-WC dan AC-BC senilai Rp338,90 juta pada Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Ruas Muara Tebo-Muara Bungo-Batas Sumatera Barat TA 2002 yang yang dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya berdasarkan Kontrak No.21-11/AQ-01/PM/1798/ 1102 tanggal 29 November 2002 senilai Rp40,88 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 122,00 m2 dengan harga satuan Rp30.348,00 senilai Rp3,70 juta dan kekurangan fisik pekerjaan AC-BC sebanyak 130,83 m3 dengan harga satuan Rp700.092,00 senilai Rp91,59 juta.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Jambi – Talang Duku sepanjang 8,80 Km dan ruas Batas Kodya Jambi – Muara Bulian TA 2002 yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya berdasarkan kontrak No. 22-11/AQ-03/PM/A/1798/1102 tanggal 29 November 2002 senilai Rp27,86 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 282,21m2 dengan harga satuan Rp35.210,00 senilai Rp69,25 juta dan pekerjaan AC-BC sebanyak 126,17 m3 dengan harga satuan Rp868.820,00 senilai Rp109,62 juta.
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Sarolangun – Pamenang – Bangko – Batas Bute yang dilaksanakan oleh PT Wahana Surya Abadi Jambi berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/W.05/REH/011 tanggal 14 Juni 2004 senilai Rp1,48 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-BC sebanyak 25,68 m3 dengan harga satuan Rp1.190.596,41 senilai Rp30,57 juta.
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Muara Bulian - Muara Tembesi dengan panjang efektif 1,5 Km yang dilaksanakan oleh PT Satya Wira Persada Jambi berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/W.05/ PEMEL/012 tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp990,11 juta terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 430,99 m2 dengan harga satuan Rp42.614,56 senilai Rp18,36 juta.
6. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Muara Tembesi-Batas Bute yang dilaksanakan oleh PT Salman Putra Serasan berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/ W.05/PEMEL/013 tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp1,50 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 296,44 m2 dengan harga satuan Rp 53.257,54 senilai Rp15,79 juta.

Dugaan Penyimpangan di Pemb Jalan Paket Jambi-Tempino-Bts Sumsel

2006-04-02T04:41:00.000-07:00

Jambi, 2 April 2006

No ....... : 023/LSM-DB/III/2006.
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal .... : Paket Jambi - Tempino - Batas Sumsel

Kepadan Yth,
Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi
Di-
.... Jambi

Dengan hormat
Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” tanggal 24 Desember 2005 pada paket Proyek Jambi –Tempino-Bataqs Sumsel (AQ-02) yang telah menelan dana Rp.13.702.170 rupiah yang terbagi dalam dua paket (Swaklola dan Kontrak) yang diambil dari APBN tahun anggaran 2005,. Berdasarkan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa”, sampai tanggal 24 Desember 2005 kondisi jalan cukup memperihatinkan, dan tim menemukan beberapa kejanggalan pekerjaan. Antara lain sebagai berikut :

Pekerjaan pemasangan Peccing (Swakola), merupakan suatu proses Pekerjaan yang umumnya dipadatkan dengan alat-alat mekanis, untuk mengurangi rongga-rongga antar butir bahan yang terlalu besar mungkin bisa berisi udara atau air, sehingga butiran bahan tersebut tersusun rapat satu sama lain dan saling mengunci.

REALISASI DILAPANGAN :
Rehab Peccing, yang telah digalikan oleh kontraktor pelaksana namun tidak dilakukan pemadatan secara effisien, serta tidak adanya pemasangan peccing seperti didalam Surat Perintah Kerja (SPK) fhoto terlampir. Akibat dari pekerjaan yang asal jadi ini, kondisi jalan sangat membahayakan bagi pengguna jalan.

Pekejaan Drainase, merupakan penggalian parit atau saluran yang dapat mengaliri air, agar tidak menggenangi badan jalan.

REALISASI DILAPANGAN :
Pekerjaan ini dapat dikatagorikan cukup lamban, seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh motor greder pada pinggiran bahu jalan telah berada pada Finising pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan dimulai cukup lama.

AKIBATNYA :
Terjadi kikisan /gurusan air tehadap tebing, pekerjaan ini terjadi pada banyak titik salah datu penyebab kehancurandan kerusakan jalan adalah tidak berpungsinya Drainase secara baik.

SECARA UMUM :
Telah terjadi penyimpangan secara gualitas dan guantity pekerjaan yang telah melewati batas toleransi, yang mengakibatkan kerusakan yang sangat cepat, yang berakibat pada dirugikannya pengguna jalan serta keuangan negara.

KESIMPULAN.

Mark-up dan fiktif pekerjaan.
Kiolusi dua komponen kelebihan pembayaran, mark-up guantity.
Negara telah dirugikan dan masyarakat yang notabene pembayar pajak juga dirugikan.

Maka dari hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan segala sesuatunya Kimpraswil Provinsi jambi harus mempertanggung jawabkan tentang hasil pekerjaan jalan dan Drainase yang tersebut diatas.

Demikianlah dapat kami sampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa” Jambi

Johnni Purboyo
Dir. Eksekutif Jambi

Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :

Bapak Presiden RI di Jakarta
Bapak Kapolri di Jakarta
Bapak Kajagung di Jakarta
Bapak Ketua KPK pusat di Jakarta
Bapak Gubernur Provinsi Jambi
DPRD Provinsi Jambi di Jambi.
Media Elektronik dan Media Cetak
Arsip

Mohon Penjelasan Hasil Audit BPK

2006-03-02T04:47:00.000-08:00

Jambi, 2 Maret 2006

No : 022/LSM-DB/III/2006.
Lapiran : 1(satu) berkas
Perihal : Mohon Penjelasan Hasil Audit BPK

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi.
Di –
...... Jambi

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2005, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada lima satuan kerja (Satker) Pembangunan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan pemeriksaan diketahui realisasi anggaran TA 2004 dan 2005 sebesar Rp303.327,46 juta, cakupan pemeriksaan sebesar Rp241.759,88 juta, dan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp2.761,64 juta yang merupakan kerugian negara. Rincian realisasi anggaran, cakupan pemeriksaan, dan nilai temuan kerugian negara tercantum dalam tabel berikut :

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan data pendukung atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Satker Sementara Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dan Lampung diketahui terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan lapisan aspal AC-WC, HRS-WC, Agregate B, Campuran Aspal Panas, AC-BC dan timbunan tanah pilihan yang menimbulkan kerugian negara TA 2004 sebesar Rp2,33 miliar dan TA 2005 sebesar Rp436,11 juta.

Adapun kekurangan fisik di Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi tersebut terjadi pada kegiatan-kegiatan dan pekerjaan di bawah ini :

Kekurangan fisik pekerjaan lapisan aspal AC-WC dan AC-BC senilai Rp338,90 juta pada Satker Sementara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Ruas Muara Tebo-Muara Bungo-Batas Sumatera Barat TA 2002 yang yang dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya berdasarkan Kontrak No.21-11/AQ-01/PM/1798/ 1102 tanggal 29 November 2002 senilai Rp40,88 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 122,00 m2 dengan harga satuan Rp30.348,00 senilai Rp3,70 juta dan kekurangan fisik pekerjaan AC-BC sebanyak 130,83 m3 dengan harga satuan Rp700.092,00 senilai Rp91,59 juta.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Jambi – Talang Duku sepanjang 8,80 Km dan ruas Batas Kodya Jambi – Muara Bulian TA 2002 yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya berdasarkan kontrak No. 22-11/AQ-03/PM/A/1798/1102 tanggal 29 November 2002 senilai Rp27,86 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 282,21m2 dengan harga satuan Rp35.210,00 senilai Rp69,25 juta dan pekerjaan AC-BC sebanyak 126,17 m3 dengan harga satuan Rp868.820,00 senilai Rp109,62 juta.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Sarolangun – Pamenang – Bangko – Batas Bute yang dilaksanakan oleh PT Wahana Surya Abadi Jambi berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/W.05/REH/011 tanggal 14 Juni 2004 senilai Rp1,48 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-BC sebanyak 25,68 m3 dengan harga satuan Rp1.190.596,41 senilai Rp30,57 juta.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Muara Bulian - Muara Tembesi dengan panjang efektif 1,5 Km yang dilaksanakan oleh PT Satya Wira Persada Jambi berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/W.05/ PEMEL/012 tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp990,11 juta terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 430,99 m2 dengan harga satuan Rp42.614,56 senilai Rp18,36 juta.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Muara Tembesi-Batas Bute yang dilaksanakan oleh PT Salman Putra Serasan berdasarkan kontrak No.KU.08.08/PWRT/ W.05/PEMEL/013 tanggal 16 Juni 2004 senilai Rp1,50 miliar terjadi kekurangan volume pekerjaan AC-WC seluas 296,44 m2 dengan harga satuan Rp 53.257,54 senilai Rp15,79 juta.

Hormat Kami,
Tim Investigasi Lapangan LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

JOHNNI PURBOYO
Dir. Eksekutif

Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :

Bapak Presiden RI di Jakarta
Bapak Kapolri di Jakarta
Bapak Kajagung di Jakarta
Bapak Ketua KPK pusat di Jakarta
Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
Bapak Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi.
Bapak Kapolda Jambi di Jambi.
Media Elektronik dan Media Cetak
Arsip

Tindak Dugaan Penyimpangan di subdin pengairan

2006-01-14T04:14:00.000-08:00

Jambi, 14 Januari 2006

No ....... : 10/LSM-DB.PPB/I/2006.
Lampiran : 1(satu) Berkas.
Perihal .. : Mohon ditindak atas penyimpangan-penyimpangan
............. Di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi Subdin-Pengairan.

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Proyek Irigasi di Desa Suban Kec.Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Desa Simpang Karmio Kabupaten Batanghari telah terjadi penyimpangan dana serta pemborosan keuangan Negara, Maka itu kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembela Masyarakat Jambi (GPMJ) memohon kepada Bapak untuk menindak penyimpagan yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi-SUB Pengairan tersebut,dari hasil investigasi kami dilapangan ada beberapa I tem pekerjaan yang serat penyimpangan antara lain sebagai berikut :

Di Desa Suban/Sriagung Kab.Tanjung Jabung Barat :

Dari total luas 1.085 H sawah masyarakat, yang terealisasi hanya 750 H. Sedangkan jumlah dana yang diterapkan sebesar Rp.2.943.050.000,- (Kontrak Rancangan Umum/KRU) dan Rp.1.498.280.000,- (Kerjasama Operasi/KSO) yang diambil dari LOAN ADB No.:1579-INO.
Tidak terlaksananya program Kerjasama Operasi (KSO) dan Pembentukan GP3A yang menelan dana Nilai Kontrak Rp.2.675.500.000,- dengan nilai KSO yang diperoleh oleh Masyarakat juga tidak terealisasi.
APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.036.220.000,- yang bertujuan untuk rehabilitasi fisik bangunan irigasi yang telah mengalami kerusakan, ternyata realisasi dilapangan hanya dikerjakan pemasangan merchu yang hanya menelan dana Rp.20.000.000,- sementara renovasi untuk bangunan irigasi tidak dikerakan sama sekali.
APBD Tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 503.700.000. namun realisasi dilapangan kondisi bangunan pada beberapa titik masih mengalami kerusakan yang cukup patal, sementara lahan persawahan Masyarakat yang belum terealisasi pengairannya sampai saat ini masih belum dikerjakan.
Berdasarkan penjelasan dari masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa Sri Agung, pelaksanaan proyek tersebut sama sekali tidak transparan.

Di Desa Simpang Karmio Kabupaen Batanghari :

APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.006.442.000,- tidak dikerjakan sesuai dengan target kontrak. Hal ini terbukti dengan tiadk terealisasinya lahan seluas 464 H.
Akibat tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan surat perintah kerja (BESTEK) berakibat fatal pada pembangunan khususnya pengolahan lahan pertanian Masyarakat.

Pembangunan Turap Pelayangan Kota Jambi :

APBD tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 2.400.000.000.
APBD tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 14.136.772.000, dari dua tahun anggaran APBD Provinsi untuk pemangunan turap, namun realita dilapangan bisa kita lihat sejauh mana terlaksananya pembangunan tersebut.

Belum lagi pembangunan-pembangunan yang sangat serat dengan penyimpangan atau KKN saudara Nino Guritno bekerjasama dengan orang-orangnya

KESIMPULAN :

Keuangan Negara telah dirugikan.
Masyarakat yang notabene pembayar pajak telah dirugikan
Ir. Nino Guritno harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berdasarkan data yang ada dan realisasi dilapangan Ir. Nino Guritno tidak pantas menduduki jabatan Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, karna menduduki jabatan kepala dinas haruslah orang-orang Teknik Sipil bukan Ir. Pertanian.

Dari apa yang kami temukan dilapangan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kasubdin Pengairan Propinsi Jambi ( Ir. Nino Guritno) perlu kami sampaikan kepada pihak berwenang agar dapat menindak secara tegas saudara Nino Guritno selaku Kasubdin Pengairan Kimpraswil Provinsi Jambi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Swadaya Masyarakat
Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

.
Johnni Purboyo
Dir. Eksekutif

.
Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :

Bapak KAPOLRI
Bapak Kejaksaan Agung RI
Bapak Ketua KPK
Bapak Gubernur Jambi
DPRD Provinsi Jambi
Arsip

Proyek Tidak di Kerjakan Sampai Tenggat Waktu

2006-01-12T04:09:00.000-08:00

12 Januari 2006

No ......... : 012/Dul.b/I/2006.
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal .. : Jalan Ma. Bulian s/d Tempino yang tidak
............. dikerjakan hingga tanggal 26 Desember 2005

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi
Di
.... Jambi

.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan hasil Tim investigasi LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” pada tanggal 26 Desember 2005 tentang Proyek Jalan Muara Bulian – Tempino yang menelan dana Rp. 3 milyar dari APBD 2005 Provinsi Jambi dan Rp. 2 milyar dari APBN 2005, Tim Investigasi LSM “Dul BangSa” mendapatkan Proyek jalan tersebut tidak dikerjakan, hal ini dapat dibuktikan dari foto jalan yang diambil tim investigasi sejak dari Tempino sampai ke Bajubang, kemudian Jalan Jambi – Tempino yang dapat dibuktikan dari foto jalan berada di daerah Sebapo serta sampai tanggal 26 Desember 2005 Drainase belum selesai, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

Dan bersamaan dengan ini kami ingin juga sampaikan bahwa jalan Ma.Bulian-Tempino didaerah penerokan drainasenya baru mulai dikerjakan, hal ini tentu juga tidak sesuai dengan perintah kerja tahun anggaran 2005. Dan dikarenakan tidak adanya pekerjaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kimpraswil Provinsi jambi maka jalan Bulian –Tempino hancur.

Untuk itu tim LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” yang melakukan investigasi kelapangan seperti yang tersebut diatas menyimpulkan bahwa Kimpraswil Provinsi Jambi harus mempertanggung jawabkan seluruh hasil pekerjaan mengenai jalan dan drainase yang kami sebutkan diatas.

Demikianlah surat ini disampaikan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti sebagamana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Swadaya Masyarakat
Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

.
Johnni Purboyo
Dir. Eksekutif

Tembusan disampaikan kepada yth.

Bapak Presiden RI
Bapak KAPOLRI
Bapak Kejaksaan Agung RI
Bapak Ketua KPK
Bapak Gubernur Jambi
Arsip

HGU PT. Asiatic Persada Bermasalah

2006-01-10T02:03:00.000-08:00

Jambi, 09 Januari 2006

No ........: 019/Dul.b/01/2006.
Lampiran : 1(satu) Berkas.
Perihal ...: Mohon Ditindak dan Dicabut HGU PT. ASIATIC PERSADA

Kepada Yth.
Bapak Presiden RI,

.........Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan permasalahan Masyarakat disekitar HGU PT. ASIATIC PERSADA yang dulunya adalah PT. BANGUN DESA UTAMA (BDU) dengan izin HGU No. SK 46/HGU/DA/86 tanggal 1 September 1986 seluas 20.000 Ha dengan sertifikat HGU No. 1 tanggal 20 Mei 1987 yang kemudian berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. C.2.4726.II.01:04.Th.1992 tanggal 6 Juni 1992, yang mana Sejak diterbitkannya HGU Perusahaan tersebut diatas hingga saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undanngan dalam ketentuan izin HGU.

Selain dari pada itu dapat disampaikan bahwa Perusahaan tersebut diatas telah menyerobot lahan perkampungan Suku Anak Dalam (SAD/KUBU), Lahan Pemakaman Umum (KUBURAN) serta pemukiman Masyarakat disekitar perkebunan PT. ASIATIC PERSADA. Kemudian Perusahaan tersebut telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi dengan memburu Masyarakat disekitar HGU seperti memburu babi.

Perusahan tersebut diatas dalam membuat perkebunannya hanya terdapat kebun inti, tidak memiliki kebun plasma yang menjadi hak Masyarakat (pola kemitraan) disekitar HGU, dan Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban lingkungan yang berupa Pembinaan Masyarakat.

Atas dasar laporan-laporan Masyarakat kepada LSM Dul BangSa sebagaimana yang tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada seluruh pihak yang berwenang yaitu Menindak perusahaan PT. ASIATIC PERSADA sesuai dengan hukum yang berlaku dan segera mencabut izin HGU PT. ASIATIC PERSADA karena telah merugikan Masyarakat Jambi, khususnya Masyarakat disekitar izin HGU yang diberikan pemerintah sebagaimana tersebut diatas.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Lembaga Swadaya Masyarakat

Peduli Pembangunan Bangsa

"Dul BangSa"

Johnni Purboyo

Dir Eksekutif

Tembusan disampaikan kepada Yth.

MPR/DPD RI, di Jakarta
Bapak Menteri Kehutanan RI, di Jakarta
Bapak Menteri Dalam Negeri RI C.q BPN RI, di Jakarta
Bapak Gubernur Jambi, di Jambi
Bapak Kapolda Jambi, di Jambi
Bapak Bupati Batanghari,di Muara Bulian
Bapak Kapolres Batanghari, di Muara Bulian

Tuntutan Ganti Rugi Hak Rakyat

2006-01-06T03:39:00.000-08:00

Jambi, 29 Januari 2006

No ...... : 016/LSM-GPMJ/01/2006
Lamiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal . : 1. Mohon tidak memberikan izin Prinsip Perkebunan .
............ 2. Mohon ganti rugi hak Masyarakat.
............ 3. Mohon tidak merekomendasikan pembuatan
................ izin perkebunan kepada PT. Asiatic Persada dan anak Perusahaannya.
.

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Jambi
di
...... Jambi
.

Dengan Hormat
Sehubungan dengan permasalahan Masyarakat Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Provinsi Jambi dengan PT. Asiatic Persada yang dulunya bernama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang mana sampai saat ini belum pernah diselesaikan tentang hak Masyarakat yang dirugikan oleh Perusahaan tersebut, sebagaimana yang dilaporkan oleh Masyarakat kepada LSM-“Dul BangSa”.

Dari apa yang disampaikan Masyarakat kepada LSM - “Dul BangSa” tentang kerugian Masyarakat Desa Bungku dalam berbagai bentuk kerugian :

Penyerobotan tanah ulayat Masyarakat oleh PT. Asiatic Persada
Pencabutan tanaman Masyarakat (Tanaman Karet, Kebun Buah-buahan, Sawit Masyarakat)
Tanah Makam (Pekuburan Rakyat) yang ditanami sawit oleh PT. Asiatic Persada.
Janji Pemberian Kebun Sawit dengan pola KPPA yang tidak pernah direalisasikan oleh Perusahaan
Intimidasi dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Rakyat

Selain dari pada hal tersebut diatas dapat pula disampaikan bahwa Perusahaan PT. Asiatic Persada telah melanggar baik peraturan perundang-undangan maupun amdal yang dibuat PT. Asiatic Persada, maka tindakan yang dilakukan PT. Asiatic Persada dimohon untuk segera diambil tindakan oleh Pemda Provinsi Jambi dan Kab. Batanghari, serta tidak merekomendasikan permintaan izin apapun dari pemda Prov. Jambi dan Pemda Kab. Batanghari sebab Perusahaan tersebut terlalu banyak merugikan dan menindas bangsa Indonesia, khususnya Masyarakat Desa Bungku

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami tunggu pencabutan seluruh izin yang telah diberikan pada PT. Asiatic Persada dengan anak Perusahaannya (PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit) atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

.
Johnni purboyo
Dir. Eksekutif

Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :

Bapak Presiden RI di Jakarta
Bapak Kapolri di Jakarta
Bapak Kajagung di Jakarta
Bapak Gubernur Provinsi Jambi
Kepala Kepolisian Daerah Jambi
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Banwasda Provinsi Jambi
Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat
DPRD Tk II Tanjung Jabung Barat
Kapolres Tanjung Jabung Barat
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tanjabbar
Banwasda Kab. Tanjabbar
Media Elektronik dan Media Cetak
Arsip

Lap Dugaan Korupsi Di Kimpraswil Prop. Jambi

2005-10-11T01:15:00.000-07:00

Jambi, 10 November 2005

Nomor : 01/PPB-DB/11/2005 Kepada Yth,
Lampiran : 1 (satu) berkas Ketua KPK
Perihal : Laporan Dugaan Korupsi Di lingkungan Kimpraswil Prop. Jambi

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya Korupsi dilingkungan Kimpraswil Prop. Jambi.

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum tersebut dikarenakan pengerjaan proyek terkesan asal-asalan, kurang berkualitas sehingga hasilnya tidak bertahan lama.

Sedangkan proyek-proyek tersebut menurut hasil infestigasi kami dilapangan, jalan-jalan tersebut masih banyak menemui kejanggalan-kejanggalan. Pengawas dari PU jarang ada ditempat dari Kimpraswil sehingga mutu pekerjaan yang dikerjakan kontraktor tidak memenuhi standar. Ada beberapa contoh dibawah ini antara lain :

Tanah yang baru ditimbun ke jalan langsung diaspal / yang seharusnya diperiksa dahulu di laboratorium berapa kadar airnya baru diaspal.
Diwaktu hujan tetap dilaksanakan pengaspalan, seharusnya tidak boleh
Tidak adanya bahu jalan, yang seharusnya ada
Tidak ada saluran air (drainase) di kiri-kanan jalan

Sedangkan dana tiap-tiap tahun anggaran dari dana APBN, ABPD, DAK, ABT, dan bantuan dari pihak ke tiga, atau bantuan luar Negeri ratusan Milliar Rupiah habis, sedangkan mutu dan kondisi fisik jalan dan jembatan yang kami lihat dan temui dilapangan sampai 18 Desember 2004 masih tetap amburadul, antara lain :

Jalan Lingkar Selatan dalam Kota Jambi tidak bisa dilalui kendaraan.
Jalan Merlung - Lubuk Kambing - Simpang Niam, menurut keterangan warga jalan simpang Niam - Lubuk Kambing tidak dikerjakan.
Jalan Simpang Pulau Rengas - Muaro Siau - Dusun Tuo jangkat jalannya masih tetap amburadul/hancur,

sedangkan dana proyek tahun anggaran 2003

Rp. 4.634.600 Milliar Rupiah. Dana tahun 2004 tetap dikucurkan. PT. ADHI KARYA tidak memiliki alat-alat berat dan tidak memiliki AMP, akan tetapi mereka selalu mendapatkan proyek, apa gerangan yang terjadi ??.

Jalan Batas Sarko - Pauh 2003 (AQ - 04) (ADB 1383 - INO) menghabiskan dana Rp. 5.785.000.000 , tahun anggaran 2004 tetap dikucurkan.
Jalan batas Sarko-Pauh-Sarolangun 2003 (AQ - 05) (ADB 1383 -INO) menghabiskan dana Rp. 5.784.995.000, tahun anggaran 2004 tetap dikucurkan.

Sedangkan fisik dan mutu jalan tersebut maih tetapi amburadul/hancur.

Pekerjaan jembatan menurut invvestigasi kami dilapangan di Dinas Kimpraswil Propinsi TK. I Jambi diduga dengan sengaja membiarkan air tergenang diatas jembatan sehingga jembatan tersebut jadi rusak, sedangkan biaya perawatan ratusan Milliar Rupiah setiap tahun, contoh :

PKT penggunaan jembatan Muara Hemat Kabupaten Merangin dana (OECF IP - 444 Phase II) Rp. 4.140.800 Milliar Rupiah tahun anggaran 2003.
PKT pembangunan jembatan Batanghari II dan Jembatan Rasau menghabiskan dana puluhan Milliar Rupiah dari tahun anggaran 2003-2004 belum selesai sampai sekarang.
PKT pembangunan jembatan lokal

Pembangunan jembatan Brebak menghabiskan dana tahun anggaran 2003 Rp. 6.042.000 Milliar Rupiah jembatan tidak ada.

Proyek Irigasi di Kimpraswil Propinsi TK. I Jambi 80% rusak/asal dikerjakan.
Papan merk 80% tidak ada dihampir setiap proyek yang dikerjakan, mungkin dengan sengaja untuk mengelabui publik/masyarakat, sedangkan 20% yang ada tidak mencantumkan berapa dana ? berasal darimana ? dan titik nol atau STA nya dari mana ?, dan berapa yang dikerjakan, itupun tidak ada.

Pada tanggal 29 Desember 2004 beberapa LSM yang ada di Propinsi Jambi melakukan unjuk rasa damai ke kantor Kimpraswil / Propinsi TK. I Jambi, itupun tidak ditanggapi oleh Kepala Dinas Kimpraswil, karna Kepala Dinas Kimpraswil TK. I Jambi sudah kebal hukum di Propinsi Jambi, karena pada waktu itu ada beberapa aparat penegak hukum dari Kejaksaan.

Sekali lagi kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa mengharapkan kepda semua unsur Penegak Hukum baik dari KPK Kejagung dan Mabes Polri, mengingat permasalahan ini sudah berulang kali diekspose /diberitakan baik di media cetak maupun elektronik akan tetapi tidak ada tanggapan yang berarti dari Aparat Penegak Hukum yang ada di Propinsi Jambi. Kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa tahu bahwa masalah ini sudah pernah diperiksa oleh BPKP, Banwasda dan dari Tim BPK.

Kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa menduga bahwa tim pemeriksa tersebut berkolusi dengan pihak terkait alias bermain mata dikarenakan walaupun proyek-proyek tersebut amburadul tetap aman-aman saja, belum ada hasil temuan dari tim pemeriksa tersebut sampai ke Meja Hijau atau disidangkan, meskipun tahun anggaran sudah habis proyek masih ada yang baru dimulai, proyek apa ini ? dan dari mana uangnya/danyanya. Ini sudah biasa atau lumrah dikerjakan di Dinas Kimpraswil Propinsi Tingkat I Jambi dan untuk melengkapi hasil temuan kami di lapangan ada beberapa keping VCD kami lampirkan sebagai bukti untuk bahan pertimbangan oleh Bapak-bapak penegak hukum.

Ikut menghadiri atau mendengarkan laporan dari LSM mengenai proyek-proyek yang bermasalah di atas sampai laporan ini kami buat tak ada hasil atau tindak lanjut baik dari pihak Kejaksaan Jambi dan Kimpraswil Propinsi Tingkat I Jambi. Apabila LSM dan Wartawan Investigasi ke lapangan / ke lokasi proyek dihalang-halangi Oknum Kimpraswil dan bahkan pernah terjadi pemukulan pada salah seorang wartawan.

Demikianlah hasil kesimpulan kami sampai akhir tahun ini. Pemerintah sudah dirugikan dari tahun anggaran 2003-2004 ratusan Milliar Rupiah karena kami perkirakan dana yang digunakan Kimpraswil TK. I Jambi hanya 50%, dugaan ini dana yang 50% lainnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Apabila kami diperlukan untuk memberikan keterangan kami siap atau bersedia untuk dipanggil.

Permohonan kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa dan rekan-rekan LSM lainnya, agar aparat terkait membuat tim untuk mengaudit keuangan dan pekerjaan dilingkungan Dinas Kimpraswil TK. I Propinsi Jambi, apabila Tim dari aparat terkait turun kelapangan / lokasi maka biaya-biaya siap kami tanggung.

Hormat Saya
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

JOHNNI PURBOYO
Dir Eksekutif

Tembusan :

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Presiden RI di Jakarta
Bapak Kapolri di Jakarta
Bapak Kajagung di Jakarta
Bapak Menteri Kimpraswil di Kajarta
Media Elektronik dan Media Cetak
Arsip

Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Prov Jambi

2005-02-25T04:54:00.000-08:00

Jambi, 25 Februari 2005

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Di
Jakarta

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi yang terjadi di Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi.
Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi tersebut adalah sesuai dengan bukti yang kami temukan di lapangan antara lain :

Banyaknya ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada proyek pengerjaan jalan : tanah yang baru ditimbun kejalan langsung dilapisi aspal, Seharusnya diadakan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu untuk mengetahui berapa tingkat kadar air tanah yang telah ditimbun tersebut. Pengerjaan pengaspalan yang dilakukan pada waktu hujan, padahal menurut aturan teknisnya hal tersebut tidak boleh dilakukan, disamping itu ada beberapa jalan yang tidak memiliki bahu jalan dan saluran air (drainase) di kiri-kanan jalan yang seharusnya ada.
Dana tiap tahun anggaran dari dana APBN, APBD, DAK, ABT dan bantuan dari pihak ketiga atau bantuan dari pihak luar negeri yang bernilai ratusan milyar rupiah selalu habis, sedangkan kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa mutu dan kondisi fisik jalan dan jembatan amburadul dan bahkan ada yang tidak sampai selesai dikerjakan hingga batas waktu pengerjaan proyek. Beberapa proyek tersebut adalah sebagai berikut :

Jalan Lingkar Selatan dalam Kota Jambi yang hingga kini belum juga tuntas.
Jalan Merlung – Lubuk Kambing – Simpang Niam, menurut keterangan warga yang ditemui di Jalan Simpang Niam – Lubuk Kambing mengatakan bahwa proyek jalan tersebut tidak dikerjakan.
Jalan Simpang Pulau Rengas - Muaro Siau - Dusun Tuo jangkat yang hingga sekarang masih tetap amburadul/hancur, sedangkan dana proyek tersebut dibebankan pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 4.634.600.000,- dan tahun anggaran 2004 masih juga dikucurkan dana untuk proyek tersebut. PT. ADHI KARYA
yang mengerjakan proyek tersebut diketahui tidak memiliki alat-alat berat dan tidak memiliki AMP, namun mereka selalu mendapatkan proyek, ini salah satu hal yang menimbulkan pertanyaan.
- Jalan batas Sarko – Pauh 2003 (AQ - 04) (ADB 1383 - INO)menghabiskan
dana Rp. 5.785.000.000,- dan pada tahun anggaran 2004 masih tetap mendapat kucuran dana.
-Jalan batas Sarko – Pauh – Sarolangun 2003 (AQ - 05) (ADB 1383 - INO) menghabiskan dana Rp. 5.784.995.000,- tahun anggaran 2004 juga masih mendapat kucuran dana, sedangkan fisik dan mutu jalan tersebut hingga kini masih tetapi amburadul/hancur.
Temuan dilapangan membuktikan bahwa pekerjaan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil Propinsi TK. I Jambi dikerjakan asal jadi. Bahkan terkesan tidak terencana dengan baik, hal itu dibuktikan dengan tergenang air hingga diatas permukaan jembatan, sehingga menurunkan usia jembatan tersebut dan bahkan menyebabkan menjadi rusak, sedangkan biaya perawatan yang dikeluarkan mencapai ratusan milyar Rupiah setiap tahun, contoh :

Pkt. pembangunan jembatan Muara Emat Kabupaten Merangin dana (OECF IP - 444 Phase II) Rp. 4.140.800.000,- tahun anggaran 2003.
Pkt. pembangunan jembatan Batanghari II dan Jembatan Rasau menghabiskan dana puluhan Milyar Rupiah dari tahun anggaran 2003-2004 namun belum selesai hingga sekarang.
Pkt. pembangunan jembatan local
Pembangunan jembatan Berbak menghabiskan dana tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 6.042.000.000,- namun jembatan tidak pernah ada.

Proyek Irigasi yang dikerjakan oleh Dinas Kimpraswil Propinsi TK. I Jambi 80% rusak atau asal dikerjakan dan asal jadi saja.
Hampir setiap proyek yang dikerjakan tidak pernah memampangkan papan proyek, hanya beberapa proyek kecil saja yang memampangkan, itupun terkadang tidak mencantumkan besarnya dana dan asal dana proyek tersebut mungkin. Kuat dugaan hal tersebut dilakukan agar dapat mengecoh masyarakat.

Pada tanggal 29 Desember 2004 yang lalu beberapa LSM yang ada di Propinsi Jambi telah melakukan unjuk rasa damai ke kantor Kimpraswil Propinsi TK. I Jambi, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Dinas Kimpraswil, karena pada waktu aksi damai tersebut berlangsung hadir beberapa aparat penegak hukum dari Kejaksaan.

Hal tersebut memunculkan kesan kalau Kepala Dinas Kimpraswil di Jambi kebal hukum. Ikut hadir dan mendengarkan laporan dari LSM mengenai proyek-proyek yang bermasalah tersebut di atas yang tidak menampakkan hasilnya hingga laporan ini kami buat yaitu pihak Kejaksaan Jambi dan Kimpraswil Propinsi Tingkat I Jambi. Dan apabila ada LSM dan Wartawan yang melakukan Investigasi ke lapangan atau ke lokasi proyek pasti dihalang-halangi oleh oknum Kimpraswil, dan bahkan pernah terjadi pemukulan terhadap salah seorang wartawan yang hendak meliput.

Untuk itu kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” mengharapkan kepada semua unsur Penegak Hukum baik dari KPK, Kejagung maupun pihak Mabes Polri segera menindak lanjuti laporan ini, mengingat permasalahan ini sudah berulang kali diekspose/diberitakan baik di media cetak maupun elektronik akan tetapi tidak ada tanggapan yang berarti dari Aparat Penegak Hukum yang ada di Propinsi Jambi. Kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” juga tahu bahwa permasalahan ini sudah pernah diperiksa oleh BPKP, Banwasda dan dari Tim BPK, namun hingga kini tidak terdengar lagi kelanjutan proses atau hasil dari pemeriksaan tersebut.

Kuat dugaan kami bahwa telah terjadi permainan ataupun KKN antara tim pemeriksa dengan pihak yang terperiksa. Hal itu muncul karena hingga saat ini para pemegang proyek dan pelaku proyek tetap aman-aman saja tanpa ada satupun tindak lanjut yang berarti, apalagi hingga sampai ke Meja Hijau. Walaupun tahun anggaran sudah habis namun masih ada juga proyek yang baru dimulai, terbersit pertanyaan proyek apa ini? dan dari mana dananya.

Hal ini nampaknya sudah biasa atau lumrah terjadi dilingkungan kerja Dinas Kimpraswil Propinsi Tingkat I Jambi, dan untuk melengkapi dan memperkuat laporan ini kami sertakan juga beberapa keping VCD dan foto-foto sebagai bukti untuk bahan pertimbangan bagi Bapak-bapak penegak hukum.

Demikianlah kesimpulan kami yang berdasarkan temuan di lapangan hingga akhir tahun ini. Sudah ratusan Milyar Rupiah, Pemerintah dirugikan dari tahun anggaran 2003-2004, karena menurut perkirakan kami dana yang digunakan Kimpraswil TK. I Jambi untuk melaksanakan proyek-proyek bermasalah tersebut hanya 50% dan jumlah selebihnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, besar harapan kami dari LSM Peduli Pembangunan Bangsa “Dul BangSa” dan rekan-rekan LSM lainnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Pembangunan Bangsa yang sangat menginginkan jalannya pembangunan yang adil dan merata serta mengharapkan supremasi hukum ditanah, agar aparat terkait membuat tim untuk mengaudit keuangan dan pekerjaan dilingkungan Dinas Kimpraswil TK. I Propinsi Jambi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

JOHNNI PURBOYO
Direktur Eksekutif

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Bapak Presiden RI di Jakarta
Bapak Jaksa Agung di Jakarta
Bapak Kapolri di Jakarta
Bapak Menteri Kimpraswil di Jakarta
Media Cetak dan Elektronik
Pertinggal

Dugaan Penyimpangan Keuangan Walikota Jambi TA 2005

2005-02-04T05:07:00.000-08:00

.
Jambi, 4 Februari 2005

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan

Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Di
Jambi

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum atas penggunaan biaya penunjang operasional yang dilakukan oleh Walikota Jambi.

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan PP Nomor : 109 Tahun 2000 tentang : kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 9 ayat 2 huruf d menyatakan : Besarnya biaya penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut : Diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300 Juta dan Paling tinggi 0,80 % dari Rp. 300 Juta.
Bahwa berkenaan dengan PP Nomor 109 tersebut, bila diterapkan pada Kotamadya Jambi yang PAD nya sebesar + Rp. 26 Milyar maka batas biaya yang dipersiapkan untuk biaya penunjang operasional adalah sebesar Rp. 300 Juta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf d PP. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Bahwa apabila melihat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Jambi untuk tahun 2004 terbaca dengan jelas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penunjang operasional adalah sebesar Rp 525 juta, sedangkan PAD Kotamadya Jambi adalah sebesar Rp 26 Milyar yang seharusnya bila mengacu pada PP. 109 biaya penunjang operasional Kepala Daerah tidak boleh lebih dari Rp 300 juta. Dengan demikian telah terjadi selisih sebesar Rp 225 juta.
Bahwa PP. 109 adalah juga sebagai salah satu dasar hukum dari penyusunan APBD Kotamadya Jambi untuk tahun 2004.
Bahwa berdasarkan kajian hukum dan bukti pada APBD tahun 2004, kami berkesimpulan ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Walikota Jambi terhadap biaya Penunjang Operasional.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Pembangunan Bangsa sangat menginginkan Pembangunan yang adil dan merata serta mengharapkan supremasi hukum ditanah air kita dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, terima kasih.

Hormat kami,

LSM Peduli Pembangunan Bangsa Dul Bangsa

Johnni Purboyo

Direktur Eksekutif

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Bapak Jaksa Agung di Jakarta
Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Bapak Gubernur Jambi di Jambi
Bapak Kapolda Jambi di Jambi
Bapak Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
Bapak Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jambi di Jambi
Pertinggal

Dugaan Penyimpangan Keuangan Bupati Ma. Jambi

2005-02-04T05:03:00.000-08:00

Jambi, 4 Februari 2005

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan

Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Di
Jambi

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan PP Nomor : 109 Tahun 2000 tentang : kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c menyatakan : Besarnya biaya penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut : Diatas Rp 10 milyar s/d Rp. 20 Milyar paling rendah Rp. 200 Juta dan Paling tinggi 1,5 % dari Rp. 200 Juta.
Bahwa berkenaan dengan PP Nomor 109 tersebut, bila diterapkan pada Kabupaten Muaro Jambi yang PAD nya sebesar + Rp. 15 Milyar maka batas biaya yang dipersiapkan untuk biaya penunjang operasional adalah sebesar Rp. 200 Juta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf c PP. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Bahwa apabila melihat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2003-2004 terbaca dengan jelas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penunjang operasional adalah sebesar Rp 800 juta, sedangkan PAD Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar Rp 15 Milyar yang seharusnya bila mengacu pada PP. 109 biaya penunjang operasional Kepala Daerah tidak boleh lebih dari Rp 200 juta. Dengan demikian telah terjadi selisih sebesar Rp 600 juta.
Bahwa PP. 109 adalah juga sebagai salah satu dasar hukum dari penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2004.
Bahwa berdasarkan kajian hukum dan bukti pada APBD tahun 2004, kami berkesimpulan ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Bupati Muaro Jambi terhadap biaya Penunjang Operasional.

Hormat kami,
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
Dul Bangsa

Johnni Purboyo
Direktur Eksekutif

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Bapak Jaksa Agung di Jakarta
Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Bapak Gubernur Jambi di Jambi
Bapak Kapolda Jambi di Jambi
Bapak Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
Bapak Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jambi di Jambi
Pertinggal

Dugaan Korupsi Pengadaan Genset di PKD Kab. Tanjabbar Prov. Jambi

2005-01-25T04:50:00.000-08:00

25 Januari 2005

Nomor .. : 215/PPB-DB/01/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal .. : Laporan Dugaan Korupsi Dilingkungan Kantor PKD Kab. Tanjabbar

Kepada Ykh,
Ketua KPK
Di-
Jakarta

Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum di Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Projek Lelang Pengadaan Barang 1 unit Mesin Diesel Listrik 20 KVA yang diperuntukan untuk RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, adalah sebagai berikut :

Telah terjadinya dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan memark-up harga Generator Set 20 KVA type Silent (tertutup) dengan pagu harga sebesar 300 juta, padahal harga tersebut sangat jauh dari Referensi harga Pabrikan dan ditambah biaya lainnya.
Kami menilai proses pelelangan pengadaan barang tersebut tidak wajar karena dilakukan malam hari jam 20.00 WIB tanggal 04 Agustus 2005.
Terjadinya pengkondisian dan kolusi pada proses pelelangan yang jika berpaku pada mekanisme lelang proyek tentu mencari penawaran harga yang lebih meringankan keuangan negara, namun pada proses tersebut pihak perusahaan yang menawarkan harga jauh lebih murah yang mana tentunya akan meringankan keuangan negara justru tidak dimenangkan.

Bila melihat kenyataan ini maka apa yang dilakukan Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Negara sebagai kantor panitia pelelangan pekerjaan pengadaan mesin Diesel Listrik 20 KVA untuk RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal telah memenuhi adanya dugaan kuat melanggar UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB II Pasal 2 sampai dengan pasal 12 dengan acaman Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana mati dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar.

Demikianlah hasil kesimpulan yang kami peroleh dari hasil investigasi yang kami lakukan bahwa apa yang dilakukan Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah merugikan keuangan Negara dan tidak mencerminkan Aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa seperti yang termaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun apa yang dilakukan justru untuk memperkaya diri sendiri. Apabila kami diperlukan untuk memberikan keterangan kami siap atau bersedia untuk dipanggil.

Permohonan kami dari LSM Dul Bangsa dan rekan-rekan LSM lainnya, agar aparat terkait membuat tim untuk mengaudit keuangan dan pekerjaan dilingkungan Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apabila Tim dari aparat terkait turun kelapangan / lokasi maka biaya-biaya siap kami tanggung.

Hormat Saya
LSM Peduli Pembangunan Bangsa
“Dul BangSa”

Johnni Purboyo
Dir. Eks.

Tembusan Kepada Yang Kami Hormati :

Bapak Presiden RI di Jakarta
Bapak Kapolri di Jakarta
Bapak Kajagung di Jakarta
Bapak Gubernur Provinsi Jambi
Kepala Kepolisian Daerah Jambi
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Banwasda Provinsi Jambi
Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat
DPRD Tk II Tanjung Jabung Barat
Kapolres Tanjung Jabung Barat
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tanjabbar
Banwasda Kab. Tanjabbar
Media Elektronik dan Media Cetak
Arsip

Dugaan Penyimpangan di Dinas Perikanan Prov. Jambi

2005-01-02T04:34:00.000-08:00

Jambi, 02 Januari 2005

Nomor ... : 011/lsm.Dul.b/I/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal .. : Laporan Dugaan Terjadinya Penyimpangan Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan
............ Prop. Jambi

.
Kepada Yth.
Bapak Kapolda
di
...... Jambi

.
Dengan hormat,
Bersama surat ini kami melaporkan dari HU. Nasionalis Jambi tentang proyek di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi TK. I Jambi diduga proyek-proyek yang ada di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelutan ada penyimpangan. Contohnya :

Proyek Tambak Udang, lokasi Nipah Panjang seharusnya luas + 200 Ha nyatanya menurut keterangan warga petani tambak hanya + 170 Petak.
Semula tambak tersebut untuk tambah udang Windu dan sekarang berubah fungsi menjadi tambak ikan Bandeng, itupun tidak berhasil. Tambak – tambak tersebut telah menelan dana + 15 Milyar termasuk bantuan dari pihak ketiga / Jepang dan proyek ini mulai tahun anggaran 2000 sampai sekarang tetap mengalir dananya, hal ini sudah pernah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Jambi akan tetapi sampai saat ini tidak ada ujung pangkalnya.
Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Nipah Panjang II menelan dana 2,8 Milyar, tidak seusai dengan bestek, contohnya :

Besinya tidak standart
Tiang pancang tidak sesuai dengan kedalaman / bestek
Kepala tiang pancang masih utuh dan goyang
Parit tidak sampai ke ujung dan lebarnyapun tidak sesuai dengan bestek maupun dalamnya.

Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kuala Tungkal sudah rusak / pecah – pecah dan bangunannya banyak yang miring diduga lari dari bestek sehingga kesimpulan kami negara dirugikan miliyaran rupiah.

Adapun proyek-proyek yang kami sebutkan di atas Pimpro (Pimpinan Proyek) nya bernama sebagai berikut :

Ainof
Syukur Usman
Mahyudin
Yeni

Dan sebagai bukti bahwa kami dari lapangan ada beberapa photo dan satu keping VCD sebagai bukti. Dan peta lokasi yang menyangkut tambak tersebut di atas.
Warga yang ikut melaporkan :

H. Bungaran. N
M. Usman
Ambo Tuo. ST
H. Andi
Yusuf

Hormat saya

JOHNNI PURBOYO

Tembusan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Kajati Jambi di Jambi
3. Bapak Ketua DPRD TK. I Jambi di Jambi Perwakilan Nasionalis Jambi
4. Media Cetak dan Elektronik
5. Arsip

Lap Aktifitas Ilegal Logging di TNKS

2004-07-24T00:21:00.000-07:00

Jambi, 24 Juni 2004

Nomor : 002/Dul.b/VI/04
Lampiran : -
Perihal : Illegal Logging di kawasan Hutan T N K S

Kepada Yth.
Bapak Menteri Kehutanan RI
Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bapak Kapolri
Di –
J a k a r t a

Dengan hormat,
Laporan ini bermula adanya informasi dari masyarakat sekitar Desa Sungai Ipuh, Desa paling ujung yang berbatasan dengan kawasan hutan TNKS, bahwa telah terjadi penebangan secara liar di kaki bukit Gunung 7 kawasan hutan TNKS, wilayah Bungo–Kerinci.

Untuk menuju ke lokasi penebangan, ada jalan yang dibuat dimuka SMP negeri 3 Desa Sungai IPUH Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Berbekal data-data yang dikumpulkan dari masyarakat dan petugas TNKS LSM “Dul BangSa” dan dua orang Wartawan meluncur ke lokasi, rombongan meluncur dari Jambi pada tanggal 15 Juni 2004 ke Muara Bungo + 275 kilometer, kemudian. Istirahat di Muara Bungo dan besoknya meneruskan perjalanan dari Muara Bungo ke proyek transmigrasi kelapa Sawit PT. Jamika Raya tepatnya di SP.6 rombongan istirahat lagi setelah menempuh perjalanan ± 80 kilometer cukup melelahkan karena kondisi jalan yang kurang baik dan sepanjang jalan berdebu.

Kemudian dari SP.6 rombongan meneruskan perjalan ke Desa Sungai Ipuh, di Desa Sungai Ipuh rombongan istirahat sambil mencari kendaraan roda 2, setelah mendapatkan kendaraan roda 2 rombongan meneruskan perjalanan dengan kendaraan roda 2 menuju lokasi penebangan kurang lebih 10 kilometer dari Desa Sungai Ipuh, kemudian sampai ke tempat pengumpulan kayu terakhir lewat bukit calok.

Setelah itu rombongan melewati kebun-kebun karet kosong yang dulunya adalah hutan penyangga kawasan hutan TNKS sampai disini kurang lebih 15 km, kita sudah memasuki wilayah TNKS kerinci, kemudian ditemukan bulldozer yang sedang rusak berjalan lagi kurang lebih 20 kilometer menuju kaki bukit Gunung 7 kita temukan satu buah bulldozer lagi yang sedang bekerja membuat jalan dan menarik kayu diperkirakan 5 kilometer lagi sampai ke kaki bukit Gunung 7 untuk menuju celah datar yang banyak kayunya.

Mulai dari Logpond dan pepanjang ruas jalan menuju kaki bukit Gunung 7 tidak kurang 400 potong kayu meranti kwalitas baik dengan ukuran garis tengah diatas 50 cm,diangkut oleh 6 unit Truck PS ke tempat pengumpulan kayu.

Menurut karyawan di Camp kerja kepada rombongan dia mengatakan bahwa lokasi kerja dan alat berat ini, semuanya milik MAT LITAP pengusaha dari Bungo, dan kami disini sudah kurang lebih 6 bulan. Lebih jauh karyawan itu menjelaskan bahwa selama 6 bulan ini lebih 1000 potong kayu sudah dikeluarkan dari dalam hutan Ini. Sementara Itu petugas TNKS yang ikut dalam rombongan menjelaskan bahwa ianya tidak berdaya untuk mencegah terjadinya penebangan kayu di kawasan hutan TNKS, menurutnya penebangan yang dilakukan oleh MAT LITAP ini sudah + 15 km berada dalam kawasan hutan TNKS Kerinci, lihat saja peta yang saya buat secara darurat ini, katanya menjelaskan lokasi dilapangan dan digambarkannya dalam peta darurat di lokasi penebangan.

Bahwa penjarahan kawasan hutan TNKS melalui Kabupaten Bungo ini tidak hanya dilakukan oleh pengusaha dari Bungo, banyak juga pengusaha dari Padang yang menanamkan modalnya mengambil kayu dari TNKS hal Ini dapat dibuktikan selama dua hari rombongan berada di lokasi tidak kurang 50 truck puso dan PS mengangkut kayu keluar dari lokasi ini dengan melalul dua jalur jalan antara lain melalui jalur jalan PT. JAMIKA RAYA dengan memberi Tip pada petugas POS Jaga.

Maraknya penebangan kayu di kawasan TNKS melalui kabupaten Bungo selama ini diduga telah melibatkan banyak oknum pejabat dan petugas, baik itu aparat kecamatan, pemerintah Kabupaten dan Oknum Kehutanan serta petugas keamanan lainnya.

Bahwa semua kayu yang keluar dari kawasan hutan TNKS terlindungi sebagian dengan SKSHH yang dlkeluarkan Dinas kehutanan atas IPKKR antara 100 s/d 300 hektar, yang tidak ada kayunya, hanya di perlukan untuk melegalkan kayu-kayu yang keluar dari kawasan hutan TNKS ini.

Karena itu, agar kerusakan hutan TNKS tidak menjadi lebih parah lagi, kiranya perlu dilakukan penertiban dan tindakan Hukum yang cepat, tepat dan tegap, untuk itu kami menyarankan :

a. Agar Pemda Kabupaten Bungo tidak mengeluarkan lagi izin penebangan kayu, yang hanya kamuflase untuk melakukan penebangan liar.

b. Melakukan penertiban atas Sawmill-Sawmill yang bertebaran begitu banyak, yang pebagian besar menjarah kawasan hutan TNKS.

c. Melakukan pengawasan yang lebih intensif.

Hal ini kami sampaikan mengingat bahwa setelah kami bertemu dengan Kepala Dinas Kehutanan Bungo, beliau dan Pemda Kabupaten Bungo merasa bahwa TNKS bukan menjadi tanggung jawab mereka, yang menjadi tanggung jawab mereka adalah hutan Produksi, penjabaran lebih jauh dapat kita simpulkan bahwa apapun yang terjadi di kawasan hutan TNKS mereka tidak mau tau.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
Peduli Pembangunan Bangsa

Johnni Purboyo
Dir Eksekutif

Tembusan surat disampajkan kepada :
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Yth. Badan Lingkungan Hidup Dunia Kantor Perwakilan PBB di Jakarta
Yth. Bapak Ketua DPR RI di Jakarta.
Yth. Bapak KAPOLDA Jambi di Jambi.
Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
Yth. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Yth. Bapak Pimpinan TNKS di Jambi.
Yth. Bapak Bupati Bungo di Muara Bungo.
Arsip.-