Jambi, 4 Februari 2005
Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan
Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Di
Jambi
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi agar kiranya berkenan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum atas penggunaan biaya penunjang operasional yang dilakukan oleh Walikota Jambi.
Adapun alasan-alasan dugaan kami terhadap telah terjadinya pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan PP Nomor : 109 Tahun 2000 tentang : kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 9 ayat 2 huruf d menyatakan : Besarnya biaya penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut : Diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300 Juta dan Paling tinggi 0,80 % dari Rp. 300 Juta.
- Bahwa berkenaan dengan PP Nomor 109 tersebut, bila diterapkan pada Kotamadya Jambi yang PAD nya sebesar + Rp. 26 Milyar maka batas biaya yang dipersiapkan untuk biaya penunjang operasional adalah sebesar Rp. 300 Juta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf d PP. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa apabila melihat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Jambi untuk tahun 2004 terbaca dengan jelas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penunjang operasional adalah sebesar Rp 525 juta, sedangkan PAD Kotamadya Jambi adalah sebesar Rp 26 Milyar yang seharusnya bila mengacu pada PP. 109 biaya penunjang operasional Kepala Daerah tidak boleh lebih dari Rp 300 juta. Dengan demikian telah terjadi selisih sebesar Rp 225 juta.
- Bahwa PP. 109 adalah juga sebagai salah satu dasar hukum dari penyusunan APBD Kotamadya Jambi untuk tahun 2004.
- Bahwa berdasarkan kajian hukum dan bukti pada APBD tahun 2004, kami berkesimpulan ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Walikota Jambi terhadap biaya Penunjang Operasional.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Pembangunan Bangsa sangat menginginkan Pembangunan yang adil dan merata serta mengharapkan supremasi hukum ditanah air kita dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, terima kasih.
Hormat kami,
LSM Peduli Pembangunan Bangsa Dul Bangsa
Johnni Purboyo
Direktur Eksekutif
Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- Bapak Jaksa Agung di Jakarta
- Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
- Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Bapak Gubernur Jambi di Jambi
- Bapak Kapolda Jambi di Jambi
- Bapak Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
- Bapak Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jambi di Jambi
- Pertinggal
